Jubir Anies Nilai DPR Tolak Putusan MK Bangkitkan Rakyat untuk Melawan

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid menilai DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pilkada membangkitkan rakyat untuk melakukan perlawanan. DPR menabrak norma yang telah menjadi Keputusan MK.

"Membangkitkan Rakyat untuk melawan. Rakyat harus bersatu kawal putusan MK. Kita sudahi akal-akalan rezim ini yang telah mengebiri hukum dan aspirasi rakyat," kata Sahrin, Rabu (21/8/2024).

Sahrin menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Apabila itu ditolak merupakan proses mengangkangi hukum demi akal bulus elite.

"Sehingga bila ada upaya untuk membentuk hukum dengan melawan putusan MK. Artinya mengangkangi hukum dan Ini adalah akal bulus elit semata untuk memanipulasi hukum dan aspirasi rakyat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengatur syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. Panja juga menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan.

Kesepakatan Baleg DPR ini membuat PDIP terancam tidak bisa mencalonkan gubernur di Pilgub Jakarta. Penyebabnya, Baleg DPR tidak mengikuti semua putusan MK.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 yang diubah dalam DIM baru usul inisiatif DPR, terdapat dua kelompok persentase syarat pencalonan Pilkada 2024 bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD maupun bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg DPRD.

Sementara partai yang tidak punya kursi DPRD tetap bisa mengajukan calon sepanjang mengikuti aturan ambang batas terbaru yang dibuat MK.