Prabowo-Gibran Disarankan Pilih Jargas dibanding Subsidi LPG Rp830 Triliun

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dorong Pemerintahan Presiden selanjutnya berani mengalihkan subsidi gas LPG menjadi pembangunan jaringan gas (jargas) kota.

Kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Sementara jargas kota menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi. Subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah, bahkan distribusi menelan biaya hingga Rp830 triliun.

Sayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 dari target APBN.Hal ini disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 Kg. Bahkan data menunjukkan biaya subsidi LPG 3Kg terus meningkat dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

Mayoritas LPG berasal dari impor, dapat diperkirakan nilai impor yang mencapai Rp288 trilliun selama 2019-2023 dan total biaya subsidi LPG dalam periode tersebut senilai Rp 373 trilliun, maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 dari total subsidi LPG. Bahkan disebutkan jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.

Besaran ini sangat mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota. Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, apabila 50 dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) senilai Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun. Tidak hanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Ketua KPPU juga berpendapat bahwa skema jargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Serta menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan, jelas Ifan.