Bupati Madiun Curhat ke BGN, Warga Menangis Minta MBG

MADIUN, iNews.id - Masyarakat di sejumlah daerah antusias dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, kepala daerah ternyata sering ditangisi warganya lantaran anak-anaknya belum mendapatkan program tersebut.

Salah satunya Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Dia menyampaikan harapan warganya agar anak-anak mereka bisa menikmati MBG, sehingga meminta kepala daerah segera mengupayakan terselenggaranya program MBG di sekolah-sekolah dan di kampung mereka. 

“Setiap kali saya datang ke desa-desa, bahkan di pengajian-pengajian, saya selalu ditanya, kapan ada MBG di desa kami,” ucap Hari di Madiun, Senin (9/2/2/2026).

Hari menambahkan, program MBG sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto sangat dirindukan masyarakat. Bahkan, tak hanya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat awal, MBG juga mendapat sambutan luar biasa dari seluruh masyarakat Madiun. 

“Warga kami sangat berharap untuk segera mendapatlan MBG,” tuturnya.

Hari mengadukan tangisan warganya saat menerima arahan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryai Deyang dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG. Acara diikuti para anggota Forkompimda, Para Mitra dan Yayasan, Kepala Regional, Koordinator Wilayah, dan para Kepala SPPG dari Kabupaten Madun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. 

Selain Hari, hadir pula Pelaksana Tugas Walikota Madiun Bagus Panuntun, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.  
Nanik sangat terharu mendengar pengaduan Bupati Madiun. Sebab, tangisan dan permintaan mereka berarti bahwa program MBG memang benar-benar dibutuhkan dan sangat diharapkan rakyat. 

Selain akan membantu memperbaiki gizi anak-anak, dan menurunkan angka stunting, program ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Mantan jurnalis senior itu lalu menjelaskan terjadinya multiplier effect atau efek berantai dari penerapan program MBG, terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah itu. Jika seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di keempat Kabupaten dan Kota itu telah terbangun semua, maka dalam setahun akan ada uang Rp5 triliun yang mengucur dari pusat ke empat daerah itu. 

“Menurut Rockefeller Foundation, multiplier effect yang terjadi minimal empat kali lipat, jadi uang yang akan berputar di sini bisa mencapai Rp20 triliun,” kata Nanik.

Karena itu, Nanik mengimbau para kepala daerah di empat kabupaten dan kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG. Penyiapan pasokan bahan pangan lokal sangat penting karena telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, terutama pasal 38. 

“Penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa,” kata dia.

Himbauan Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu langsung disambut antusias oleh keempat kepala daerah itu. 

Plt Walikota Madiun Bagus Panuntun menceritakan langkah percepatan pelaksanaan program MBG di daerahnya, salah satunya dengan merancang aplikasi bernama Kudalumping. 

“Kami berharap Program MBG dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun,” ujarnya. 

Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro bahkan langsung mengungkapkan produk-produk pertanian unggulan dari daerahnya. Dia berharap selain diserap beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, produk unggulan dari Kabupatennya dapat diserap ketiga kabupaten tetangganya. 

“Saat ini di Kabupaten kami telur masih surplus 60.000 ton, begitu juga sayur mayur, seperti buncis dan wortel,” ujarnya. 

Seolah tak mau kalah, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko juga mengungkapkan produk pertanian unggulan dari daerahnya. Selama ini Ngawi sudah dikenal sebagai produsen beras, dan kini mengembangkan pertanian padi organik. 

“Dengan pendampingan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saat ini kami mengembangkan padi organik, yang tidak memakai pupuk kimia, sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” ucap Dwi.