Perseteruan Silang Pendapat Defisit Anggaran, Gubernur dan Wakil Riau Harus Duduk Bersama

PEKANBARU - Persoalan defisit APBD Riau yang mencapai angka triliunan terus memicu silang pendapat antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto. Ketegangan ini semakin mengemuka setelah keduanya berbeda pendapat mengenai besaran defisit yang terjadi di Provinsi Riau.

Atas hal itu, Pengamat Politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan, memberikan responst. Menurutnya, persoalan defisit dan surplus anggaran adalah hal yang wajar terjadi dalam organisasi pemerintahan. Hal tersebut, menurut Saiman, dapat diperbaiki dan dikoreksi dengan melihat berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

"Persoalan defisit, surplus itu adalah hal yang lumrah dalam organisasi manapun. Termasuk organisasi pemerintah tentu bisa untung dan bisa rugi itu biasa. Itu kan bisa dikoreksi, diperbaiki, PAD turun, jadi banyak faktor," ungkap Saiman, Kamis (27/3/2025).

Saiman menambahkan bahwa persoalan defisit ini merupakan tanggung jawab bersama antara Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto untuk mencari solusi. Keduanya, lanjut Saiman, harus bekerja sama agar program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

"Kata kuncinya konsensus bersama tentang agenda pembangunan lewat logistik yang harus dicari bersama baik gubernur atau wakil gubernur harus saling bergandengan," ujarnya.

Namun, potensi defisit Rp 3,5 triliun yang disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah Taufik OH justru menambah polemik. Taufik menyebutkan angka yang semakin memperburuk situasi, dan ini menambah ketegangan antara pejabat di Riau. Saiman pun menilai bahwa narasi soal defisit dan berbalas pantun antara pejabat seharusnya dihentikan.

"Sebaiknya tinggalkan narasi itu, defisit-defisit. Hindari berbalas pantun, mungkin tujuan bukan berbalas pantun ya itu hindari saja. Masyarakat tidak ingin itu, ini sudah lantik tinggal jalan saja kerja sesuai amanah dari rakyat," kata Saiman.

Saiman juga menegaskan bahwa baik Gubernur Abdul Wahid maupun Wakil Gubernur SF Hariyanto harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini secara bijak. Masyarakat, katanya, tidak butuh perdebatan, melainkan fokus pada penyelesaian masalah anggaran dan pembangunan.

"Kalaupun ini jadi perseteruan, masyarakat kasihan kan. Program tidak jalan, tak boleh bilang tidak ada anggaran, pemimpin harus berani ambil keputusan dan melampaui zona-zona standar," ujarnya.

Untuk itu dia mengingatkan bahwa masyarakat menantikan hasil kerja nyata dari keduanya. Ia berharap isu defisit segera diselesaikan agar pembangunan di Riau dapat berjalan dengan lancar, termasuk dalam memperbaiki infrastruktur jalan, mengatasi kemiskinan, dan mengimplementasikan kebijakan yang dinanti-nanti oleh rakyat.

"Intinya sudahilah ini karena masyarakat ini menunggu kerja-kerja Abdul Wahid dan SF Hariyanto. Jalan beriringan, banyak tugas yang harus diselesaikan," tegas Saiman.

Isu defisit APBD pertama kali mencuat saat penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau yang disiarkan secara langsung di Youtube Diskominfotik Riau. Dalam acara tersebut, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan kebingungannya terkait adanya tunda bayar dan defisit anggaran. Wahid bahkan mengaku pusing tujuh keliling untuk mencari solusi atas masalah ini.

"Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," ujar Wahid saat itu.

Namun, Wakil Gubernur SF Hariyanto memberikan tanggapan berbeda. SF yang juga mantan Pj Gubernur Riau menilai bahwa defisit dan tunda bayar bukanlah masalah besar. Ia menjelaskan bahwa defisit tersebut terjadi akibat perbedaan antara rencana pendapatan dan belanja daerah. SF bahkan menyebut bahwa perhitungan defisit yang sebenarnya hanya sekitar Rp 132 miliar, sementara angka yang beredar di publik mencapai Rp 3,5 triliun.

"Defisit anggaran tercatat Rp 132 miliar, defisit Pemerintah Provinsi Riau. Saya bingung yang mana Rp 3,5 triliun, di mana Rp 2,2 triliun," kata SF Haryanto.