Bupati Polman Diminta Segera Lakukan Mutasi Besar-Besaran, Ini Alasannya!
POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Akademisi Muh. Sukri menegaskan bahwa Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, harus segera melakukan mutasi besar-besaran dalam 100 hari kerja pertama. Senin, (17/3/25)
Menurutnya, ini adalah momentum strategis untuk menyegarkan birokrasi dan memastikan pemerintahan berjalan efektif sesuai visi-misi kepemimpinan baru.
Mengapa Mutasi Harus Dilakukan?
- Penyegaran Birokrasi Demi Efektivitas Pemerintahan
Mutasi ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebijakan baru agar roda pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. - Meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme
Dengan sistem merit, mutasi dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Ini akan menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. - Akademisi dan Pengamat Dorong Tindakan Cepat
Muh. Sukri menekankan bahwa mutasi harus dilakukan secara transparan, menghindari nepotisme dan intervensi politik. Pegawai yang ditempatkan harus berdasarkan kapabilitas, bukan kedekatan personal. - Mutasi Diharapkan Terjadi di Seluruh Sektor Pemerintahan
Tidak hanya di tingkat eselon atas, tetapi juga pada posisi strategis yang membutuhkan penyegaran agar pemerintahan lebih dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik. - Dilakukan dalam 100 Hari Kerja Pertama
Dengan batas waktu yang jelas, mutasi ini diharapkan segera dieksekusi agar efeknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Muh. Sukri menegaskan bahwa mutasi harus berlandaskan prinsip-prinsip sistem merit, yakni:
- Kompetensi dan Kinerja: Penempatan pegawai harus mempertimbangkan rekam jejak kerja dan keahlian.
- Transparansi dan Objektivitas: Proses harus terbuka dan terukur untuk menghindari kolusi.
- Kesejahteraan Pegawai: Mutasi tidak boleh menurunkan motivasi pegawai, melainkan harus menjadi sarana peningkatan karier.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Tujuan utama mutasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan dalam implementasi, seperti resistensi pegawai, intervensi politik, serta sistem evaluasi yang belum optimal.
Oleh karena itu, strategi seperti penguatan sistem penilaian kinerja, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, serta pengawasan berkala harus dilakukan.
Mutasi birokrasi di lingkungan Pemkab Polman bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kebijakan berbasis meritokrasi, transparansi, dan profesionalisme, diharapkan pemerintahan daerah dapat bergerak lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Apakah langkah ini akan segera diambil oleh Bupati Samsul Mahmud? Masyarakat menantikan gebrakan nyata dalam 100 hari kerja pertama!
