Bongkar Skandal OPD Polman! LKPA-RI Tantang APH Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas

Polewali Mandar, iNewsPolman.id – Skandal dugaan korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menjadi sorotan.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, menantang aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran yang diduga menjadi penyebab defisit dan utang daerah yang tidak transparan.

Menurut Zubair, audit yang dilakukan Inspektorat atas perintah Bupati seharusnya tidak hanya menjadi alat pencitraan semata.

Ia menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Polman belum menunjukkan langkah konkret dalam membenahi pengelolaan anggaran dan menangani dugaan korupsi di berbagai OPD.

“Kami tegaskan, audit yang telah dilimpahkan ke APH adalah bukti nyata buruknya kinerja kepala OPD. Ini juga menjadi dasar kuat untuk melakukan rotasi besar-besaran di Pemda Polman,” ujar Zubair, Senin (17/3/25).

Beberapa OPD yang disorot karena diduga menjadi beban APBD tanpa transparansi yang memadai antara lain:
Dinas Pertanian – Dugaan penyimpangan anggaran hibah.
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata – Anggaran kegiatan dan koordinasi dinilai tidak efektif.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dugaan penyalahgunaan dana hibah pendidikan nonformal dan dana kesetaraan.
Dinas Kelautan dan Perikanan – Pengelolaan Pabrik Es dan proyek rehabilitasi tahun 2024 yang tidak transparan.
PDAM Perumda Wai Tipalayo – Investigasi terkait hasil audit yang belum jelas, meski Polres Polman telah meminta audit investigasi sejak 2024.

Pemerhati kebijakan publik, Awaluddin, menegaskan bahwa Bupati terpilih, H. Samsul Mahmud, harus segera melakukan reformasi birokrasi menyeluruh.

Menurutnya, jika pejabat strategis tidak dievaluasi, maka publik patut mempertanyakan transparansi dan komitmen pemerintahan baru.

“Jika Bupati serius dengan prinsip clean government, maka harus ada langkah nyata, termasuk mutasi pejabat yang selama ini menimbulkan polemik. Jika tidak, maka kita patut apriori, bahwa pemerintahan saat ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya,” tegasnya.

Desakan terhadap Pemda Polman untuk bertindak tegas terus menguat. Masyarakat berharap audit yang telah dilakukan tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar ditindaklanjuti demi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kini, semua mata tertuju pada keberanian APH dalam mengusut dugaan korupsi di tubuh Pemkab Polman. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis tanpa bukti!