Anggaran Sewa Tenda HUT Polman Telah Cair Namun Rekanan Belum Dibayarkan, Uangnya Lari Kemana?

Anggaran Sewa Tenda HUT Polman Telah Cair Namun Rekanan Belum Dibayarkan, Uangnya Lari Kemana?

Terkini | polman.inews.id | Senin, 16 Desember 2024 - 23:10
share

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - -Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekretariat Unasman yang mengkritik carut marut pengelolaan keuangan Pemda Polman kembali di gelar Senin siang (16/12/2024).

Penjabat (PJ) Bupati yang menemui massa aksi di dikantor Pemerintah Daerah (Pemda) Polman akhirnya buka bukaan soal banyaknya persoalan pengelolaan keuangan hingga adanya utang di sejumlah pengusaha.

​​​​​​Ironisnya Penjabat (PJ) Bupati Polman Ilham Borahima menyinggung soal adanya utang Sewa tenda HUT Polman yang diributkan karena sampai hari ini belum dibayarkan pihak Pemda ternyata telah cair sejak tahun 2023, tepatnya di bulan mei.

Menurut Ilham Borahima,"anggaran sewa tenda di HUT Polman tersebut  telah lama cair di bulan mei 2023, dan saya tidak bisa membayarkan hutang itu karena sudah terbayar.

Lanjutnya Ilham Borahima dihadapan mahasiswa,"terjadinya korupsi di Pemda tahun 2023 sebesar 4,3 milyar justru di lakukan oleh mantan bendahara bagian umum, dimana dari 4,3 milyar telah di kembalikan 2 milyar dan sisanya 2,3 milyar.

Berbeda dengan pernyataan pihak rekanan sekaligus pengusaha. Penyewaan tenda acara Agitha.yakni Hj Ririn, justru mempertanyakan pencairan anggaran tersebut yang diungkap PJ Bupati dilakukan di bulan mei 2023. Menurutnya ini aneh karena kok pencairan anggaran lebih duluan ketimbang kegiatan HUT Polman yang di laksanakan di bulan Desember 2023.

"Kok bisa anggaran dicairkan terlebih dahulu sedangkan acaranya belum dilaksanakan, ini ada apa kata Hj Ririn nyatanya sampai saat ini sewa tenda Hut Polman belum terbayarkan satu rupiah pun, lah kemana anggaran siapa yang ambil. Tutup Ririn Agitha.

Diketahui jika gelombang unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terus disuarakan oleh sejumlah organisasi dan mahasiswa, dimana dalam tuntutannya tersebut meminta Pemda bertanggung jawab atas terjadinya kisruh pengelolaan keuangan daerah yang dianggap tidak beres, Selain defisit juga banyak nya hutang Pemda yang belum terselesaikan.

Topik Menarik