Parpol Pengusung EDUN Tuntut Bawaslu KBB Tindak Tegas Paslon Pelaku Money Politik

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Dugaan money politik yang masif dilakukan, membuat parpol pengusung EDUN (Edi-Unjang) protes ke Bawaslu Bandung Barat.

Kuat dugaan praktik money politik itu dilakukan oleh tim sukses dari pasangan nomer urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail. Bahkan video dugaan money politik banyak beredar di masyarakat.

Setidaknya ada 9 petinggi partai politik (Parpol) koalisi pengusung pasangan Edi Rusyandi dan Unjang Asari (EDUN) yang menggeruduk kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa (26/11/2024) pukul 00.00 WIB dini hari.

Kedatangan mereka mendesak Bawaslu KBB mengusut tuntas dan menghukum pelaku politik uang di Pilkada KBB 2024. Sebab telah membuat gaduh dan mencederai pesta demokrasi di KBB.

Adapun 9 petinggi parpol tersebut, yakni Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Lysa Veronica, Ketua PKB Asep Dedi, Ketua PPP, Muhamad Yusup Hasanudin, Ketua Partai Ummat Suryana, Ketua Partai Garuda Ahmad Ismail, Ketua PBB Fanji Swara, Sekjen Golkar, Asep Miftah, Sekjen PKN Else, dan Sekjen Hanura Reza. Mereka ditemani Kuasa Hukum Paslon No 4, Eber Simbolon.

"Kami bersama 9 petinggi parpol pengusung paslon Edun mendatangi Bawaslu untuk memberi dukungan agar mereka bisa menindak pelanggar money politik. Siapa pun pelakunya harus diusut," kata Eber saat ditemui di Kantor Bawaslu KBB.

Seperti diketahui, sejumlah video dugaan tindak money politik oleh pasangan calon nomor 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail beredar di berbagai media sosial jelang pencoblosan Pilkada Serentak di KBB.

Dalam video tersebut memperlihatkan adanya aksi bagi-bagi amplop yang berisi uang Rp50 ribu serta paket kerudung terhadap warga. Sang penerima amplop dan kerudung diminta untuk mencoblos Paslon Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail.

Tak cuma satu, video tersebut ternyata banyak berseliweran dengan gambar penerima amplop serta latar berbeda. Video itu diteruskan berkali-kali ke berbagai grup WhatsApp.

“Ini sudah terlihat money politik, makanya kami minta Bawaslu melalui Gakkumdu gerak cepat mengambil tindakan,” tegasnya.

Berbeda dengan 3 paslon lain, desakan 9 pentolan parpol ini bukan menunda dan mendiskualifikasi calon, tapi langkah cepat terhadap pelaku politik uang. Soal hukuman terhadap pelaku politik uang, mereka menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum.

"Kalau menunda Pilkada sudah gak mungkin, kita minta tindak tegas saja. Apapun hukumnya kita menyerahkan ke Bawslu," tandasnya.

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Koalisi Lima Serikat Buruh KBB menggeruduk Kantor Sekretariat Bawaslu KBB di Kompleks Permata, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Selasa (26/11/2024) petang.

Kedatangan mereka mendesak Bawaslu KBB melakukan tindakan dan aksi nyata menyusul banyaknya dugaan pelanggaran money politik dan bagi-bagi sembako yang dilakukan sejumlah paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.

Koordinator Koalisi 5 Serikat Buruh, Dede Rahmat mengatakan, inti aksi hari ini lantaran teman-teman buruh diresahkan dan dibuat gelisah dengan adanya video dan isu yang beredar tentang money politik yang terjadi dimana-mana.

"Tapi kita lihat stakeholder belum bertindak tegas. Ini bukan hanya untuk satu paslon saja, manakala lima paslon melakukan pelanggaran segera tindak tegas," ujarnya. (*)