Dugaan Money Politik Marak, Buruh Demo Kantor Bawaslu KBB Minta Ditindak Tegas
BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Gabungan buruh dan elemen masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi kantor Bawaslu KBB, Selasa (26/11/2024).
Mereka menuntut agar Bawaslu KBB bertindak tegas atas aksi money politik yang diduga dilakukan salah satu paslon di Pilkada KBB. Sebab telah dilakukan terang-terangan dan banyak beredar dalam video di masyarakat.
“Koalisi Lima Serikat Buruh KBB hari ini datang secara mendadak mewakili seluruh elemen buruh meminta Bawaslu KBB bertindak tegas terhadap pelanggaran money politik yang sudah jelas terjadi,” kata Ketua SP KEP SPSI KBB, Dadang Suhendar (Ramon) saat ditemui di kantor Bawaslu KBB.
Menurutnya buruh merasa miris atas praktik money politik yang dilakukan secara terang-terangan sehingga mencederai demokrasi di KBB.
Untuk itu buruh mendesak Bawaslu KBB tidak melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi.
Harus ada aksi nyata dan tindakan tegas dari Bawaslu KBB menyusul banyaknya dugaan pelanggaran money politic dan bagi-bagi sembako yang dilakukan sejumlah paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Kasus Penembakan Siswa SMK Anggota Paskibra di Semarang, Keluarga Gamma Resmi Lapor ke Polda Jateng
"Banyak dugaan money politik yang beredar dalam video di masyarakat yang diduga dilakukan paslon nomor 2 (Jeje-Asep Ismail). Itu sudah jadi bukti bagi Bawaslu untuk bertindak," tegasnya.
Pihaknya juga meminta bukti ketegasan Bawaslu KBB agar kinerja dan tindakannya bisa disampaikan kepada masyarakat. Jika Bawaslu tidak bertindak maka buruh akan melakukan aksi yang lebih besar dan meminta keadilan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada KBB 2024.
Koordinator Koalisi 5 Serikat Buruh, Dede Rahmat mengatakan, inti aksi hari ini lantaran teman-teman buruh diresahkan dan dibuat gelisah dengan adanya video dan isu yang beredar tentang money politics yang terjadi dimana-mana. Namun sayangnya stakeholder terkait (Bawaslu) seperti belum bertindak.
Pihaknya ingin meyakinkan agar Bawaslu melakukan tindakan sesuai kewenangannya terhadap paslon manapun yang mencederai Pilkada 2024. Ini bukan hanya untuk satu paslon saja, manakala lima paslon melakukan pelanggaran segera tindak tegas.
“Kami disuguhkan dengan video dan berita pelanggaran yang bahkan terang-terangan dilakukan RT/RW dan kepala desa,” sambungnya.
Dede pun mempertanyakan tugas Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran kepala desa yang hingga kini belum ada titik temu dan tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu.
“Siapapun, apabila anda menemukan agenda suap menyuap atau sogok menyogok saya intruksikan gusur dan bawa ke sekretariat buruh masing-masing. Kami ingin pemimpin yang jujur dan bersih yang tidak menghalalkan segala cara untuk menang," pungkasnya. (*)
