Kinerja Bawaslu Kota Banjar Dipertanyakan, Posnu Soroti Minimnya Pencegahan Pelanggaran Pilkada

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id Pernyataan Ketua Bawaslu Kota Banjar yang menyebut tidak adanya pelanggaran Pilkada selain pelanggaran administrasi sebagai indikator keberhasilan mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama dari Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Muhlison.

Ia menilai pernyataan tersebut justru mencerminkan kurangnya upaya Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.

Menurut Muhlison, klaim tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Minggu (24/11/2024), ia menyebut masyarakat mempertanyakan apakah Bawaslu benar-benar serius mengawasi jalannya Pilkada.

Pernyataan itu terlalu percaya diri dan keliru. Justru masyarakat menduga ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam pengawasan Bawaslu, ujar Muhlison.

Muhlison juga mengkritik lemahnya aksi nyata Bawaslu dalam mencegah praktik money politics, terutama menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara. Ia menyoroti kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politics.

Hingga kini, kami belum melihat tindakan konkret dari Bawaslu di lapangan. Bahkan di media sosial resmi mereka, hampir tidak ada kampanye terkait bahaya money politics, kata Muhlison.

Ia menambahkan bahwa edukasi terhadap masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat praktik money politics dapat merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak kompeten.

Menurut Muhlison, upaya Bawaslu selama ini lebih bersifat seremonial dan tidak menyentuh inti permasalahan.

Ia menyarankan agar Bawaslu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kampanye anti-money politics, bukan hanya bergantung pada internal lembaga.

Kalau hanya acara seremonial tanpa aksi nyata, itu sama saja membuang-buang anggaran. Kami berharap Bawaslu segera bertindak lebih konkret dengan menggandeng masyarakat luas, ujarnya.

Muhlison memperingatkan bahwa praktik money politics yang masif akan berdampak buruk pada masa depan Kota Banjar.

Dengan postur APBD yang masih relatif kecil, sekitar Rp700 miliar, praktek seperti ini dapat memengaruhi pengelolaan anggaran daerah.

Kita tidak ingin nasib Kota Banjar ke depan tergadai hanya karena money politics. Pemimpin yang terpilih karena money politics cenderung tidak memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah, tegasnya.

Muhlison mengajak masyarakat Kota Banjar untuk menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Ia meminta warga memilih berdasarkan rekam jejak, visi-misi, dan program kerja, bukan karena iming-iming uang.

Jangan gadaikan masa depan Kota Banjar hanya demi keuntungan sesaat. Pilihlah calon pemimpin yang benar-benar punya visi untuk memajukan daerah, katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjar, Solehan, menyatakan pihaknya telah bekerja maksimal.

Menurutnya, tidak adanya laporan pelanggaran dari masyarakat menunjukkan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai aturan.

Sejauh ini kami tidak menemukan pelanggaran, dan masyarakat juga tidak melaporkan adanya kasus di lapangan, ujar Solehan.

Meski demikian, masyarakat berharap Bawaslu segera meningkatkan upaya pengawasan dan edukasi untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung jujur, adil, dan bebas dari praktik money politics.