Ono Surono: Mutu Pendidikan yang Baik Sebagai Dasar Mengatasi Kemiskinan dan Pengganguran
INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya penyelesaian masalah pendidikan sebagai dasar untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di 27 kabupaten/kota di Jabar, khususnya di Indramayu.
Pada kesempatan tersebut, Ono menyebarluaskan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mencakup kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan guna menanggulangi pengangguran.
Ono mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Jabar mencapai 1,8 juta orang, dengan sebagian besar berada di daerah Indramayu.
Menurutnya, akar masalah pengangguran dan kemiskinan ini terkait erat dengan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
“Masalah pendidikan adalah fondasi untuk menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran. Tanpa pendidikan yang memadai, masalah ini akan terus berlarut,” kata Ono Surono, Kamis, 21 November 2024.
Pemerintah pusat yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sedang fokus pada empat isu utama yakni kemiskinan, pengangguran, stunting, dan ketahanan pangan.
Dalam rangka mendukung program tersebut, Ono mengatakan bahwa anggaran pendidikan di Jabar sangat krusial.
“Sekitar 40,3 persen dari struktur APBD Jawa Barat, atau sekitar 12 triliun rupiah, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pertanyaannya, apakah dana tersebut cukup untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas pendidikan di seluruh SMA dan SMK di Jawa Barat?” ujarnya.
“Jika cukup, alhamdulillah, jika tidak cukup ya nanti kita evaluasi lagi dari sisi APBD,” sambungnya.
Selain itu, Ono juga berharap pembangunan tujuh kawasan industri di Indramayu dapat menjadi solusi pengangguran di daerah Indramayu.
Tujuh kawasan industri yang akan dibangun di Sukra, Losarang, Tukdana, Gantar, Trisi, Balongan, dan Krangkeng diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi ketergantungan warga Indramayu untuk mencari pekerjaan ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
Lebih lanjut, Ono juga menyoroti masalah penahanan ijazah oleh sekolah-sekolah, yang sering menjadi kendala bagi para lulusan dalam mencari pekerjaan.
Ia mengimbau agar SMA dan SMK di Jabar tidak menahan ijazah siswa, terutama bagi mereka yang membutuhkan untuk melamar pekerjaan.
“Jika ada masalah pembiayaan, pemerintah daerah harus turun tangan untuk membantu, terutama bagi anak-anak yang masuk kategori pencari kerja,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Ono berharap pendidikan dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta membantu menciptakan generasi muda Jabar, khususnya di Indramayu yang lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. (*)
