Daftar Lengkap Pimpinan 13 Komisi DPR 2024-2029 Berikut Mitra Kerjanya

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun struktur pimpinan 13 komisi. Belasan komisi itu termasuk penambahan Komisi XII dan XIII yang akan menjadi mitra kerja baru pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebanyak 11 pimpinan komisi telah disahkan pada Selasa (22/10/2024). Sementara pimpinan Komisi XII dan XIII ditetapkan Rabu (23/10/2024) hari ini.

"Dari jumlah anggota 580 dari 8 fraksi, ketua (AKD) ada 20, dan wakil ketua ada 80," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Puan menjelaskan, pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing komisi untuk menetapkan komposisi ketua dan dan anggota.

"Jadi biasanya itu nama-nama dari pimpinan ditetapkan di komisi, tadi sudah diusulkan setiap fraksi oleh kesetjenan," tutur Puan.

Berikut susunan pimpinan 13 komisi di DPR dari yang telah disahkan dalam rapat paripurna.

Pimpinan 13 Komisi DPR 2024-2029

Komisi I

Ketua: Utut Adianto (PDIP)

Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat)

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja:

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Panglima TNl/Mabes, TNI AD, TNI AL dan TNI AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (NasDem)

Wakil Ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra Banong (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat)

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Ketua: Habiburokhman (Gerindra)

Wakil Ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Alfath (PKB), Ahmad Sahroni (NasDem)

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV

Ketua: Siti Hediati Soeharto (Gerindra)

Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN)

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V

Ketua: Lasarus (PDIP)

Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (NasDem)

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)

Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN)

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN

Mitra kerja:

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII

Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)

Wakil Ketua: Evita Nursanti (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB)

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII

Ketua: Marwan Dasopang (PKB)

Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Anshori Siregar (PKS)

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja:

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX

Ketua: Felly Estelita Runtuwene (NasDem)

Wakil Ketua: Charles Honoris (NasDem), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB)

Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra kerja:

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

Komisi X

Ketua: Hetifah Syaifudian (Golkar)

Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS)

Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset

Mitra kerja:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI

Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua: Dolfie Othniel Frederic (PDIP), Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB)

Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra kerja:

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII

Ketua: (untuk Fraksi Golkar)

Wakil ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN)

Ruang lingkup: ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi

Mitra kerja:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII

Ketua: Willy Aditya (NasDem)

Wakil ketua: Andreas Hugo Pairera (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat)

Ruang lingkup: Reformasi, Regulasi, dan HAM

Mitra kerja:

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPD RI

10. Sekretariat Jenderal MPR RI

11. Kantor Staf Presiden (KSP)