Kepsek Masih Dijabat Plt, Maryam: Segera Didefinitifkan agar Tidak ada Masalah Administrasi Nantinya

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Maryam mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pendidikan Pemprov Babel, agar segera mendefinitifkan Kepala Sekolah (Kepsek) di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih mengemban jabatan sebagai Pelaksanaan Tugas (Plt).

Hal ini disampaikan Maryam, usai menerima laporan dari masyarakat terkait masih adanya Kepala Sekolah di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Bangka, yang mengemban jabatan sebagai Plt dengan rentang waktu yang cukup lama.

Menurut Srikandi dari Partai Demokrat ini, persoalan ini harus cepat diselesaikan, agar tidak menyebabkan permasalahan administrasi bagi para siswa dan siswi di kemudian hari.

"Intinya saya mensupport Pemprov Babel supaya administrasi siswa dan siswi nanti tidak bermasalah. Kepala Sekolah di level SMA kita ini jangan sampai ada yang Plt, secepatnya di definitifkan," kata Maryam, Selasa (22/10/2024).

"Karena pengaruhnya sangat besar kalau kita biarkan seperti ini, khawatir kalau lalai sampai dengan waktu proses (pergantian kepsek-red) pun agak lama ujung-ujungnya siswa kita sudah ujian, lalu terjadi penandatanganan ditingkat Plt. Persoalan ini tadi juga sudah kita ingatkan saat RDP bersama BKPSDM Babel dan juga dihadiri pak Sekda dan ini kita anggap sangat penting, karena berkaitan dengan administrasi," kata politisi dari Dapil Kabupaten Bangka ini.

Dikatakan Maryam, tidak ada alasan bagi Pemprov Babel untuk tidak menyelesaikan persoalan Plt di tingkat Kepala Sekolah Menengah Atas. Karena menurutnya, hingga saat ini sudah banyak guru di Babel yang telah lulus uji kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan dirasa siap mengisi jabatan tersebut.

"Jadi tidak ada alasan untuk menunda, biar lebih rapi lagi administrasinya. Supaya yang nantinya bertugas juga lebih bersemangat lagi," tuturnya.

Maryam berharap, hal ini dapat menjadi dorongan bagi dinas terkait agar lebih taat dalam menyangkut persoalan-persoalan sekecil apapun, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good government.

"Ya tentu dengan adanya informasi dan data yang dimiliki sebenarnya kita lebih kepada mengingatkan kerapian administrasi dari semua aspek, termasuk pula pendidikan," katanya.