Pemkab Badung Gelar Penilaian Lanjutan Desa Antikorupsi se-Bali di Desa Punggul

BALI, iNews.id - Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Penilaian Lanjutan terhadap Desa Antikorupsi tingkat Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali. Acara ini berlangsung di Kantor Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (16/10/2024).

Hasilnya, Desa Punggul terpilih mewakili Kabupaten Badung dalam Desa Anti korupsi. Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa unsur korupsi sejatinya terdiri dari menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dan perbuatannya melanggar hukum.

Dijelaskan pula bahwa terdapat hal yang dikecualikan dari korupsi, seperti pemberian uang pada keluarga bukan termasuk korupsi, pemberian uang kepada teman maksimal Rp300.000 yang bukan termasuk korupsi.

“Saya salut dengan Desa Punggul karena indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian seperti penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas daya publik dan kualitas partisipasi masyarakat. Desa ini yang terbaik dari tiga kandidat dari Kabupaten Badung," katanya.

Dia mengatakan, penilaian dilihat dari dokumen dan implementasinya seperti pengalihan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus jelas.

"Harus sesuai dengan pasal yang ada supaya pertanggungjawabannya jelas. Kabupaten Badung dalam hal MCT masing menjadi ranking satu sementara. Satu rupiah pun tetap harus dipertanggungjawabkan, pokoknya dibutuhkan aksi bukan wacana,” ujarnya.

Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit yang cara memberantasnya selain dengan mengobati yang paling penting juga harus dicegah sedini mungkin. Korupsi juga dapat menjangkit seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal status sosial maupun latar belakang profesi.

“Saya ibaratkan korupsi seperti penyakit HIV-AIDS, entah itu Presiden, entah itu tukang sapu, bisa saja kena penyakit HIV-AIDS. Korupsi juga tidak mengenal jenjang. Entah itu tingkat pusat, sampai tingkat banjar, tingkat dadia juga bisa korupsi. Tingkat rumah tangga juga bisa korupsi. AIDS juga seperti itu, mau di pusat, mau di rumah tangga juga bisa kena HIV-AIDS," ucapnya.

Menurutnya, korupsi juga merupakan sebuah ancaman kehidupan. Maka dari itu, lanjut Suiasa, banyak yang mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah penyakit, penyakit negara maupun penyakit masyarakat.

Ketut Suiasa juga menjelaskan bahwa cara menangani penyakit korupsi ini, diawali yang disebut dengan integritas. Integritas itu wujudnya kejujuran diri yang berarti  harus jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah memiliki integritas, mulai dari diri kita sendiri baru kita lanjutkan dengan adanya kesadaran kolektif.

“Kita akan mendorong desa-desa di Kabupaten Badung ini menjadi Desa Anti Korupsi, mewujudkan wilayah Anti Korupsi yang dibangun dari desa. Tidak sampai di Kabupaten saja, karena untuk bisa menjadi Kabupaten Anti Korupsi, desa-desanya juga harus menjadi desa Anti Korupsi. Mudah-mudahan Desa Punggul bisa dinobatkan menjadi Desa Anti Korupsi menyusul Desa Kutuh. Semoga Desa Punggul menjadi Duta Antikorupsi Provinsi Bali. Saya yakin bahwa Desa Punggul bisa menjadi Desa Anti Korupsi,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, yakni Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Bali, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Badung Komang Budhi Argawa, Camat Abiansemal Ida Bagus Mas Arimbawa beserta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Punggul Kadek Sukarma, beserta perangkat Desa Punggul dan Tokoh Masyarakat Desa Punggul.