Bupati Hasil Pilkada Purwakarta 2024 Harus Mereformasi Diskominfo

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Bupati Purwakarta definitif hasil Pilkada 2024 harus tegas dalam menempatkan para pejabat yang akan ditempatkan di Dinas Komunikasi dan informasi (Diskominfo).

Bupati harus memilih orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Dan yang lebih penting, pilihlah mereka yang sudah terbiasa berinteraksi dengan wartawan.

Demikian diungkapkan  Adi Tarigan, salah seorang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purwakarta, saat diminta tanggapannya seputar kinerja Diskominfo Purwakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Tarigan, para pejabat di Diskominfo harus cepat bersikap bila ada konflik yang menyangkut profesi wartawan.

“Bupati jangan menciptakan blok-blokan di antara wartawan. Semua harus difokuskan di Diskominfo, sehingga tidak ada pembedaan antara wartawan satu dengan wartawan lainnya,” kata Tarigan.

Bupati juga harus bisa menyikapi dan memfilter klasifikasi wartawan, dengan melihat kapabilitasnya, legalitas perusahaan medianya, dan legalitas organisasi kewartawanannya.

Dia melanjutkan, pejabat Kadiskominfo yang ideal adalah sosok yang paham kedudukannya sebagai kadis. Sosok ini harus paham arah informasi seputar pemerintah daerah.

“Artinya, dia harus tahu isu apa yang harus diangkat. Selain itu, Kadiskominfo harus paham dan harus membuka ruang komunikasi dengan wartawan. Bukan hanya sekadar paham, bergaul dengan wartawan juga harus intens,” imbuh Tarigan.

“Kalau tolok ukurnya hanya sekadar mengobrol dengan wartawan, ini sudah dilakukan Kadiskominfo sekarang. Namun, ketika muncul masalah dia tak berani muncul dan cenderung menghindar. Seharusnya Kadis memberikan solusi dan ketegasan terkait kebijakan yang dilakukan,” tutur Tarigan.

Sementara itu, praktisi pers Tatang Budimansyah mengimbau Bupati Purwakarta hasil Pilkada nanti, lebih cerdas dalam menempatkan pejabat untuk posisi Kepala Diskominfo.

“Jangan asal comot. Kadiskominfo idealnya sosok yang komunikatif dan memposisikan para wartawan sebagai mitra untuk membangun Purwakarta. Bukan menganggap wartawan sebagai trouble maker,” ujar Tatang.

Dia menilai kepemimpinan Rudi Hartono sebagai Kadiskominfo saat ini, jauh dari sosok ideal. Tatang membandingkan Rudi dengan para Kadiskominfo sebelumnya.

“Saya dekat dengan para kadis sebelumnya, kecuali dengan Rudi. Dulu, wartawan mudah mendapat akses informasi. Sekarang, mereka kesulitan memperoleh akses, kecuali dari siaran pers. Jangankan untuk berdiskusi soal Purwakarta, ditelepon dan dikirim pesan via WA pun, Rudi kerap tak merespons,” tandasnya.

Siapa pun kelak yang terpilih menjadi bupati, Tatang berharap para awak media dilibatkan dalam menempatkan pejabat untuk posisi Kadiskominfo.

Paling tidak, bupati meminta masukan dan berdiskusi dengan para wartawan siapa sosok yang patut sebelum menempatkan pejabat tersebut. 

“Ini penting agar dalam menjalankan tupoksinya, Kadiskominfo tak lagi menganggap para wartawan sebagai biang kerok. Jika sinergitas antara Pemka Purwakarta dengan media terjalin mulus, publikasi tentang pembangunan Purwakarta akan lebih masif,” imbuhnya.

Di masa kampanye ini, para pasangan calon mengklaim bermitra dengan awak media. Padahal yang diminta para wartawan, bukan sekadar omongan, tapi praktiknya nanti. 

“Ada niat tidak omongannya itu diimplementasikan! Yang jelas, Diskominfo Purwakarta memang harus direformasi!” tandasnya***