Jokowi Sebut Kenaikan Tunjangan Hakim Masih Dikalkulasi
JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka suara terkait dengan ribuan hakim di seluruh Indonesia yang melakukan Gerakan Cuti Bersama se-Indonesia pada tanggal 7-11 Oktober 2024. Gerakan tersebut dilakukan karena para hakim ingin tunjangannya dinaikan.
Jokowi mengatakan kenaikan tunjangan para hakim masih dibahas dan dikaji oleh kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.
"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung dikalkulasi," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Ribuan hakim melakukan cuti sebagai komitmen bersama seluruh hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.
"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024," kata Jubir Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).
Fauzan mengatakan selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di negara ini.
Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan jabatan hakim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012), kata Fauzan, hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian, meskipun inflasi terus berjalan setiap tahunnya.
"Hal ini membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu menjadi sangat berbeda nilainya dibandingkan dengan kondisi saat ini," katanya.
Ketidakmampuan pemerintah menyesuaikan penghasilan hakim, menurut Fauzan, jelas merupakan langkah mundur dan berpotensi mengancam integritas lembaga peradilan.
"Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup
sehari-hari," katanya.
