Akademisi Banten Dorong Netralitas, Polri Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

SERANG, iNewsTangsel.id - Tahapan kampanye dalam pesta demokrasi di Provinsi Banten sudah dimulai, dengan setiap calon kepala daerah berusaha menarik simpati masyarakat melalui penyampaian visi dan misi.

Kalangan akademisi mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum. Untuk memastikan netralitas tiga unsur tersebut dalam Pilkada, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar diskusi dan deklarasi pemilu damai, di Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024).

Dekan Fakultas Hukum Untirta, Ferry Fathurokhman, mengatakan diskusi ini mengusung tema "Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten." "Semoga dalam dua bulan ke depan menjelang Pilkada Serentak 2024 di Banten, acara ini bisa memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada," ujarnya kepada wartawan.

Ferry menambahkan bahwa pihaknya mengundang seluruh pemangku kepentingan Pilkada untuk mendiskusikan peran masing-masing. "Termasuk kampus yang juga diminta oleh Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Oleh karena itu, kami akan mendorong agar jika ada dugaan pelanggaran, masyarakat bisa melaporkannya ke Bawaslu," katanya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab kampus untuk berkontribusi menjaga agar Pilkada berjalan netral dan berintegritas. "Kami mendorong Bawaslu, KPU, aparat hukum, ASN, dan Polda agar Pilkada pada 27 November mendatang berjalan netral," tuturnya.

Menurut Ferry, potensi kecurangan dalam setiap pemilu selalu ada. Namun, yang paling utama adalah penyelenggara dan aparat penegak hukum bertindak sesuai undang-undang. "Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambahnya.

Kampanye damai menjadi harapan seluruh masyarakat agar stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam Pilkada. "Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," ujar Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Banten, Kompol Dwi Hary, yang hadir dalam diskusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga berat oleh pimpinan. "Jika ada yang melanggar, akan diberi sanksi tegas," tandasnya.