Laporkan Kinerja Dewan Setahun, Puan Tegaskan DPR Selalu Terbuka Atas Kritik

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani melaporkan kinerja dewan satu tahun dalam rangka HUT Ke-79 DPR RI. Puan menegaskan DPR selalu terbuka atas kritik dan autokritik.

Puan mengingatkan DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. Dia juga menegaskan DPR selalu terbuka atas masukan.

“DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat,” kata Puan dalam Rapat Paripurna khusus HUT ke-79 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/24). 

Puan menjelaskan bahwa selama periode tahun sidang 2023-2024, DPR memberikan perhatian yang sangat besar pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Serta beberapa isu besar lainnya yang dihadapi negara seperti kondisi dari dampak konflik geopolitik antarnegara, gejolak ekonomi global, krisis pangan global, krisis energi global, hingga iklim yang ekstrem.

“Yang mana hal-hal tersebut berdampak pada perekonomian nasional, yang antara lain ditandai dengan kenaikan harga pangan, BBM, dan melemahnya nilai tukar rupiah,” katanya.

Puan pun memaparkan, DPR bersama pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), terdiri dari 6 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, dan 57 RUU kumulatif terbuka.

Adapun 6 UU yang berasal dari daftar Prolegnas tersebut adalah UU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kemudian, jelas Puan, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang sedang dalam Pembicaraan Tingkat I pada tahun sidang berikutnya.

"DPR RI dan pemerintah dalam membentuk Undang-Undang harus patuh pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat," tegasnya. 

Sementara itu dalam penetapan APBN Tahun 2024, DPR disebut terus memastikan terciptanya belanja berkualitas yang dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan percepatan transformasi ekonomi. Antara lain, kata Puan, untuk penguatan spending better, subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, serta peningkatan pemerataan pembangunan.

"DPR RI bersama Pemerintah terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan dan gejolak ekonomi global, sehingga dapat melakukan berbagai mitigasi risiko fiskal," tuturnya.

Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR juga menyelenggarakan kepemimpinan beberapa perhelatan besar forum diplomasi parlemen dan regional. Puan mengatakan, peran diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. 

"Inilah secara umum kinerja DPR RI, yang akan disampaikan secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023-2024. Kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI," katanya.