Driver Ojol di Cilandak Sepakat Matikan Aplikasi Dukung Demo di Istana

JAKARTA, iNews.id - Ribuan driver ojek online (ojol) Se-Jabodetabek berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan sejumlah titik di Jakarta, Kamis (29/8/2024). Namun, tidak semua ojol akan turun pada aksi tersebut. 

Salah satunya Jali, driver ojol yang biasa mangkal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dia bersama beberapa rekannya memilih untuk tidak mengikuti aksi. 

Namun untuk menghargai perjuangan kawan seprofesinya, dia bersama teman satu pangkalannya sepakat mematikan aplikasi agar tidak menerima pesanan. Keputusan itu demi mendukung aksi yang dilakukan para driver ojol lain.

"Untuk acara demo hari ini kami tidak turun konvoi, tapi untuk menghargai driver-driver lain yang sedang berjuang terutama di daerah Monas Gambir dan sekitarnya, buat yang di (ikut) demo perjuangkan terus," kata Jali kepada iNews.id. 

Selaku driver, dia meminta pihak penyedia aplikasi untuk menyamakan tarif semua aplikasi ojol. Menurutnya, jika ada perbedaan tarif tentunya pelanggan akan lebih memilih aplikasi yang lebih murah. 

"Hapus penyesuaian tarif itu terhadap aplikasi-aplikasi lain, tolong jangan tumpang tindih karena setiap customer pasti nyari yang murah, jadi bersaing lah dengan yang sehat," ujarnya.

Diketahui, sekitar 1.000 driver ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (29/8/2024). Aksi rencananya digelar di depan Istana Merdeka hingga kantor penyedia layanan ojol dan kurir.

"Dari beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/8/2024).

Igun mengatakan, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia mendukung aksi damai tersebut. Asalkan, aksi digelar tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para driver ojol.

"Sedangkan pihak pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada, dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang," ujarnya.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," imbuhnya.