JTP Hutabarat Ketua DPW Partai Perindo Sumut Maju Pilkada Taput, Prioritas Bangun Desa

TAPANULI UTARA, iNews.id - AKBP (Purn) Dr Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara (Sumut). Dia berpasangan dengan Denny Lumbantoruan mendaftar ke KPU Taput, Rabu (28/8/2024).

JTP Hutabarat merupakan Ketua DPW Partai Perindo Sumut. Pasangan JTP Hutabarat-Denny Lumbantoruan inidiusung Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan bersama enam partai politik lainnya, yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PSI dan Partai Nasdem.

Seusai pendaftaran, JTP Hutabarat mengatakan salah satu prioritasnya bila terpilih yakni pembangunan desa. Hal in sesuai dengan visi misiPartai Perindo yang dikenal Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju. Mereka akan menjalankan program pembangunan nasional yang telah canangkan pemerintah pusat, dimulai dari desa.

"Maka tahapan penyaluran dana desa (DD), disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar program pembangunan oleh kepala desa bisa terealisasi tepat waktu dan tidak tergopoh-gopoh," katanya.

Menurut JTP, dari informasi yang dihimpun di tahun-tahun sebelumnya, tahapan penyaluran DD tidak sesuai dengan PMK. Tahap I selalu disalurkan pada bulan November, tahap II dan III pada bulan Oktober-November. Bahkan sejumlah desa, sering penyaluran DD tahap III pada bulan Desember.

"Akibatnya, banyak program pembangunan fisik tidak sesuai standar konstruksi bangunan karena saat pelaksanaan dihadapkan pada kendala musim penghujan di akhir tahun," katanya.

Sementara untuk penggunaan DD dan ADD, kewenangannya penuh diserahkan kepada kepala desa. Alhasil, program yang dijanjikan kades kepada warganya sewaktu kampanye bisa diwujudkan dan akan selalu diawasi secara humanis selaras dengan Undang-Undang.

"Dengan demikian, kepala desa tidak lagi merasa seperti dikemudikan oleh kepentingan politik penguasa. Kepala desa tetap melaksanakan program pembangunan sesuai dengan visi dan misinya demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," ujar JTP.