Respons Istana soal Isu Seskab Pramono Anung Diusung PDIP Maju Pilgub Jakarta

Respons Istana soal Isu Seskab Pramono Anung Diusung PDIP Maju Pilgub Jakarta

Terkini | inews | Selasa, 27 Agustus 2024 - 16:28
share

JAKARTA, iNews.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons menanggapi isu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bakal diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta 2024. Dia menyatakan setiap warga negara berhak maju di pilkada.

"Perlu digarisbawahi hak warga negara jadi gak ada yang bisa menghalangi. Misalnya itu kita tunggu saja dan menurut saya orang-orang terbaik layak untuk maju calon pilkada baik provinsi, kabupaten, kota. Kan maju-maju itu sudah hampir orang terbaik," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dia menilai isu Pramono Anung bakal maju di pilkada bukan kabar yang aneh. Sebab, isu tersebut menjadi kabar yang bagus bagi seorang politikus.

"Jadi misalnya ada kabar itu, ya buat kita tidak ada yang aneh buat kita, dan menurut kita bagus-bagus saja. Tapi untuk kepastiannya harus menunggu. Kadang kita terlalu cepat bereaksi terhadap satu rumor. Jadi lebih baik nanti ketika pengumuman resminya sudah ada, nanti kita tanggapi secara resmi," ungkapnya.

Sebelumnya, PDIP mengakui ada aspirasi dari akar rumput yang menginginkan duet Pramono Anung dengan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024. PDIP sebelumnya dikabarkan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menanggapi pernyataan Bendahara Umum (Bendum) PDIP, Olly Dondokambey yang menyebut Anies Baswedan batal diusung PDIP dan akan mengusung duet Pramono-Rano Karno.

"Iya (nama Pramono Anung diusulkan jadi cagub), karena itu juga ada aspirasi dari bawah, gitu lho ya," kata Djarot dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Namun soal kepastian siapa yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jakarta, Djarot menegaskan hal itu merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

"Jadi kita berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," katanya.

Topik Menarik