Pemindahan Ibu Kota Nusantara: Tantangan dan Harapan Pemerataan Pembangunan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis nasional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proyek ini menarik perhatian masyarakat domestik hingga dunia internasional karena memicu berbagai pro dan kontra, terutama terkait dinamika politik dan ekonomi.

Tujuan utama dari pemindahan ibu kota ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional. Selain itu, Jakarta, sebagai ibu kota lama, menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi geografis yang semakin tidak ideal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih efisien dan modern.

Pada 2024, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, tongkat estafet pembangunan IKN akan diserahkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Proyek ini membawa tantangan besar, termasuk dinamika politik dan ekonomi yang harus diatasi demi kelanjutan visi dan misi pembangunan.

Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan pandangan politik antara kedua pihak menjadi kunci keberhasilan. Sebaliknya, perbedaan kepentingan dapat memperlambat atau bahkan menghentikan progres proyek ini.

Pemindahan ibu kota juga berdampak pada struktur birokrasi dan administrasi, yang memerlukan waktu dan proses penyesuaian. Perubahan ini memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang sistem politik yang mendorong partisipasi aktif daerah untuk mendukung pembangunan IKN.

Salah satu kritik terhadap pemindahan ibu kota adalah potensi ketimpangan pembangunan antarprovinsi. Fokus pada Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN dianggap mengabaikan daerah lain, terutama yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata atau sumber daya alam.

Sebagai contoh, meskipun pembangunan IKN berjalan, dikutip dari Diskominfo Kaltim terdapat sekitar 113 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Ketimpangan ini dapat memicu kontra dari masyarakat lokal dan provinsi lain yang merasa terpinggirkan.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan IKN juga membawa manfaat bagi wilayah lain di luar Pulau Jawa, termasuk dengan menyediakan program-program yang mengatasi ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi di wilayah Kalimantan. Dengan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan, dan pusat bisnis baru, Kalimantan diharapkan menjadi magnet bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.

Namun, pemerataan pembangunan harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran secara efisien dan menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi akan menjadi kunci keberhasilan.

Pemindahan IKN Nusantara merupakan langkah besar yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Meski menghadapi berbagai tantangan, proyek ini menawarkan harapan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan merata.

Keberhasilan proyek ini bergantung pada pengelolaan yang bijaksana, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Penulis: Daffa Dwi Fahrezzy (Mahasiswa Untag)