ASI Keel Laying Tiga Cutting Hopper Barge, Siap Dukung Operasional Elnusa Trans Samudera

BANGKALAN, iNewsSurabaya.id - PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASI) menorehkan tonggak penting dalam pembangunan kapal dengan melaksanakan peletakan lunas (keel laying) untuk tiga unit Cutting Hopper Barge, yakni HB Elnusa Samudra 11, 12, dan 13. 

Ketiga kapal tersebut dirancang khusus untuk mendukung operasional PT Elnusa Trans Samudera, sebuah langkah yang menegaskan komitmen ASI dalam memberikan layanan terbaik bagi sektor maritim Indonesia.

Acara peletakan lunas ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Elnusa Tbk, Bachtiar Soeria Atmadja, serta Direktur PT Elnusa Trans Samudera, Kurniawati Adjie, bersama jajaran direksi lainnya. 

"Peletakan lunas ini merupakan momen penting dalam rangkaian pembangunan kapal dan bukti nyata komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik bagi sektor maritim," tegas Anita Puji Utami, Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Rabu (4/12/2024).

Proyek ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak pada 27 September 2024, dan saat ini progres pembangunannya telah mencapai 52,85. Anita menekankan bahwa pengerjaan proyek dilakukan secara optimal, dengan dukungan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang membantu mempercepat persetujuan gambar teknis.

"Kami memastikan proses pembelian material dan fabrikasi berjalan sesuai jadwal, dengan pengawasan ketat dari surveyor BKI serta marine inspector untuk menjamin kualitas dan keselamatan kapal," tambahnya.

Ketiga kapal ini memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut, panjang keseluruhan (LOA) 36 meter, lebar 12 meter, tinggi 4 meter, kapasitas bak lumpur 2,30 meter, dan kapasitas hopper 500 m³.

Dengan target penyelesaian pada 17 Maret 2025, kapal-kapal ini diharapkan dapat mendukung operasional di berbagai sektor transportasi laut dan logistik. Anita menambahkan bahwa pembangunan ini tidak hanya berdampak pada kemajuan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan layanan publik di Indonesia.

Peletakan lunas ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol kelahiran kapal yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri maritim nasional. 

"Kami berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi, sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Semoga kapal-kapal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia," ujar Anita.

Anita Puji Utami, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Galangan Kapal, mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri maritim. 

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meningkatkan daya saing galangan kapal nasional, khususnya di kawasan Batam yang menjadi salah satu pusat industri maritim di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah dapat memberlakukan kebijakan PPN tidak dipungut, sehingga pelaku industri maritim di Indonesia memiliki daya saing yang setara dengan kawasan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Anita.

Anita menuturkan bahwa industri maritim nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya biaya sertifikasi, beban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga sistem perpajakan yang cukup membebani. Hal ini, menurutnya, dapat menghambat perkembangan industri maritim jika tidak segera ditangani.

“Kami telah menyampaikan aspirasi ini kepada Kementerian Perindustrian, dan mereka sudah merespons dengan mulai membahas usulan ini. Kami berharap prosesnya dapat berjalan cepat dan hasilnya menguntungkan bagi pelaku industri,” tambahnya.

Selain masalah perpajakan, Anita juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dari pemerintah. Ia menilai, industri maritim merupakan sektor yang sangat strategis karena memiliki dua keunggulan utama. 

Pertama, industri ini bersifat padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, industri maritim merupakan penopang utama transportasi laut, yang menjadi tulang punggung distribusi barang dan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Peran industri maritim sangat vital dalam mendukung konektivitas antar pulau. Tanpa transportasi laut yang kuat, rantai pasok nasional bisa terganggu, dan itu akan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” jelas Anita.

Menurut Anita, kebijakan PPN tidak dipungut dapat memberikan efek domino yang positif. Dengan beban pajak yang lebih ringan, pelaku industri maritim dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, serta memperkuat daya saing di pasar global.

“Kami optimistis, jika kebijakan ini diterapkan, industri galangan kapal nasional akan semakin kompetitif. Hal ini juga dapat membuka peluang ekspor lebih luas, mengingat potensi pasar kapal di luar negeri yang sangat besar,” ujarnya.

Lebih jauh, Anita mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberikan perhatian lebih kepada sektor maritim. Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya berhenti pada pembahasan kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang berpihak pada pelaku industri.

“Kami percaya bahwa pemerintah menyadari betapa pentingnya industri maritim sebagai penggerak ekonomi nasional. Namun, agar potensi ini bisa maksimal, perlu ada kebijakan yang mendukung, termasuk dalam hal perpajakan dan pembiayaan,” pungkasnya.

Dengan visi yang jelas, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia terus berupaya menjadi mitra terpercaya dalam pembangunan kapal nasional, mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Sektor galangan kapal di Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan meskipun menghadapi berbagai tantangan. 

Dengan adanya kebijakan yang lebih berpihak, Anita yakin industri maritim nasional dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.