Berani Melawan AS, Negara Afrika Timur Ini Gabung BRICS di 2025

Negara Afrika Timur ini yang berani melawan AS (Amerika Serikat) dipastikan bakal menjadi salah satu dari sembilan negara yang telah mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk bergabung menjadi mitra BRICS. Yury Ushakov yang merupakan seorang ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan Uganda akan secara resmi menjadi negara mitra BRICS pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya pada November tahun lalu, Presiden AS Joe Biden mengusir Uganda, bersama dengan Republik Afrika Tengah, Gabon, dan Nigeria dari program perdagangan Pertumbuhan dan Peluang Afrika yang menjadi unggulan Washington, dengan alasan "pelanggaran berat" persyaratan partisipasi.

Selain itu Uganda juga sempat membuat AS geram, lantaran menerapkan undang-undang anti-LGBT terberat di dunia, termasuk hukuman mati untuk homoseksualitas. Hal ini menarik kecaman Barat dan mempertaruhkan sanksi dari donor bantuan.

Akibat UU tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebutkan langkah itu sebagai pelanggaran tragis hak asasi manusia. Dia mengatakan, Washington akan mengevaluasi implikasi undang-undang tersebut pada semua aspek keterlibatan AS dengan Uganda.

Sementara itu posisi Uganda yang terkurung daratan itu telah mengekspor barang-barang, termasuk kopi dan tekstil ke AS selama bertahun-tahun di bawah inisiatif program perdagangan Pertumbuhan dan Peluang Afrika, yang mulai berlaku pada tahun 2000. UU itu memberikan akses bebas bea kepada negara-negara Afrika sub-Sahara yang memenuhi syarat ke pasar Amerika.

Belakangan hubungan Uganda dan AS kurang berjalan harmonis yang disebabkan beberapa hal. Kini kabar terbaru, Uganda bersiap bergabung bersama BRICS yang diklaim sebagai kelompok negara berkembang terdepan dengan tujuan menyaingi dominasi Barat yang dipimpin AS.

Kategori negara mitra BRICS telah ditetapkan pada KTT pada bulan Oktober lalu, yang diselenggarakan oleh Rusia di Kazan, dan dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan setelah lebih dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Pemegang status mitra BRICS membuat suatu negara secara permanen bisa mengambil bagian dalam sesi khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, dan acara tingkat tinggi lainnya. Mitra BRICS juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil grup.

"Salah satu hasil penting dari KTT (di Kazan) adalah pembentukan kategori negara mitra BRICS dan kesepakatan 13 negara yang sudah mendaftar. Undangan yang sesuai dikirim ke negara-negara ini," kata Ushakov pada konferensi pers.

"Konfirmasi kesiapan untuk menjadi negara mitra BRICS telah diterima hari ini dari Belarusia, Bolivia, Indonesia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan," katanya.

Dia menambahkan, harapanya konfirmasi dari empat negara lagi bakal terwujud dalam waktu dekat. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dan diperluas pada awal tahun ini hingga mencakup Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Beberapa negara Afrika telah menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok tersebut dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka mencari kemitraan di luar mitra tradisional mereka yang berasal dari Barat untuk mendiversifikasi hubungan perdagangan dan ekonomi mereka.

Awal bulan ini, Nigeria meminta Afrika Selatan untuk mendukung upayanya bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari ekonomi terdepan dan berkembang. Selain itu, Zimbabwe dan Aljazair juga sedang mencari keanggotaan BRICS.

Patricia Kishemeire, selaku Duta besar Forum Kerja Sama Kota Internasional BRICS di Uganda, mengatakan bahwa aliansi tersebut menyediakan alternatif keuangan baru, seperti Bank Pembangunan Baru, yang mendukung proyek-proyek publik melalui "pinjaman dan partisipasi yang adil."

Dia menambahkan, bahwa keterlibatan Kampala dengan BRICS akan membantu mendiversifikasi opsi ekspor untuk negara itu, yang ekonominya sangat bergantung pada produk pertanian seperti kopi dan teh.

"Melalui perdagangan dengan BRICS, negara-negara Afrika dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengurangi beban utang dan sanksi yang kejam," kata duta besar.