Majelis Pertimbangan Partai Beri Sinyal Non Kader Bisa Pimpin PPP

Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan terbuka kesempatan bagi non kader menjadi calon ketua umum partai berlambang Ka'bah. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menjelaskan, kebijakan itu merupakan evaluasi dari gagalnya PPP melanggengkan kadernya ke Senayan (DPR RI) untuk pertama kalinya.

"Sehingga memang apa yang dikatakan sebagai peremajaan itu adalah kesedian PPP untuk menerima, bahkan calon-calon Ketua Umum yang berasal dari luar Partai Persatuan Pembangunan," kata Rommy di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

"Kita tidak bisa hanya berkutat berbicara PPP sebagai partai kader, namun kenyataannya PPP terus mengalami penurunan," sambungnya.

Rommy menyebut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan partai demi mendapatkan pemimpin yang dibutuhkan. Rommy lantas menyebut di dalam perspektif islam hanya Al-Qur'an yang tak bisa diubah.

"Sebagai partai islam, yang enggak boleh diubah itu kan hanya Al-Quran saja. Jadi kalau cuman AD/ART diubah itu adalah keharusan. Karena itu bagian dari adaptasi PPP terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan pemimpin baru," lanjutnya.

Mantan Ketua Umum PPP itu bahkan juga menyebut penyegaran di PPP didukung oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkannya saat Rommy melakukan pertemuan dengan Jokowi.

"Tidak ada nama yang disampaikan (calon ketua) kepada beliau (Jokowi). Tetapi memang beliau mendorong adanya penyegaran di tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang terkait dengan kelesuan perolehan suara secara nasional kemarin. Beliau paham itu," sebutnya.