Anggota Komisi IX DPR Minta Pembangunan Bandara Bali Utara Berdayakan Warga Lokal
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah daerah dan PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) memprioritaskan warga setempat dalam pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Sebab ada pembangunan bandara ini membuka lapangan kerja baru dan membutuhkan banyak pekerja.
“Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini akan membuka 200.000 lebih lapangan kerja baru, karena itu warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” tegas anggota Komisi IX DPR yang membidangi Ketenagakerjaan, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Angka 200.000 lebih lapangan kerja baru dari dampak pembangunan bandara ini diungkap Direktur Utama PT.BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, beberapa waktu lalu. Karena itu, Neng Eem menilai, proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali, dan juga diharapkan dapat menyeimbangan perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.
“Saya yakin pembukaan Bandara Internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru, apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” jelas Neng Eem yang juga Wasekjen DPP PKB ini.
Perhatian terhadap BIBU ini sudah sejak lama disuarakan Neng Eem saat masih menjadi anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah Perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.
Seperti diketahui, proyek pembangunan BIBU ini akan segera terealisasi menyusul adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan ChangYe Construction Group.
Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun dari perusahaan konstruksi asal China untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024.
