Ancaman Perkotaan: Sampah dan Air Bersih

Candra Fajri AnandaStaf Khusus Menteri Keuangan RI

PERKOTAAN telah lama menjadi pusat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pembangunan suatu negara. Dibingkai dengan gemerlap berbagai fasilitas modern, layanan publik yang mumpuni, serta dominasi sektor jasa, kota kerap menjadi magnet bagi individu dari berbagai latar belakang yang mencari peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.

Kota merupakan wilayah dengan karakteristik khas yang membedakannya dari desa. Salah satu ciri utama kota adalah tersedianya fasilitas publik yang memadai, seperti infrastruktur transportasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan berkualitas. Selain itu, sektor jasa seringkali menjadi dominan dalam perekonomian kota, mencakup perdagangan, perbankan, dan pariwisata.

Tingkat pendidikan di perkotaan pun umumnya lebih tinggi dibandingkan perdesaan, didukung oleh keberadaan institusi pendidikan yang beragam dan berkualitas. Ironisnya, di balik segala keunggulan ini, kota juga menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, serta hubungan uniknya dengan wilayah perdesaan.

Kota sering menjadi magnet bagi individu yang mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Hal tersebut lantaran kota dapat menawarkan berbagai kesempatan Pendidikan – baik formal maupun non-formal – termasuk pelatihan keterampilan dan kursus non-gelar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, urbanisasi di Indonesia terus meningkat, dengan persentase penduduk perkotaan mencapai 56,7. Pasalnya, tidak hanya tenaga kerja terampil yang kerap berbondong-bondong hijrah ke kota, melainkan juga mereka yang belum memiliki keahlian khusus pun datang ke kota dengan harapan meningkatkan kualitas hidup.

Alhasil, urbanisasi yang pesat menimbulkan tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial. Selain itu, urbanisasi yang cepat juga seringkali menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan meningkatnya angka kriminalitas. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Dinamika Problematika Perkotaan

Hingga kini, perkotaan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti anak jalanan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, pemukiman kumuh, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Meski semua berbagai permasalahan tersebut merupakan hal penting yang perlu diselesaikan, dua isu paling mendesak saat ini adalah sampah dan ketersediaan air bersih. Pasalnya, keduanya tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Douglass North – seorang ekonom kelembagaan – menyoroti pentingnya aturan formal dan informal dalam memengaruhi kinerja suatu sistem. Dalam konteks perkotaan, kelembagaan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih berjalan optimal. Artinya, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya transparansi, serta minimnya penegakan aturan membuat masalah ini semakin sulit diatasi.

Misalnya, pengelolaan sampah seringkali terjebak dalam fragmentasi kelembagaan. Banyak kota di Indonesia belum memiliki sistem terpadu untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.

Hal ini bertentangan dengan prinsip "institusi sebagai alat koordinasi," di mana kelembagaan harus dapat menyatukan aktor-aktor yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ketika sistem kelembagaan tidak mendukung kerja sama yang efektif, hasilnya adalah pengelolaan sampah yang tidak maksimal, seperti sampah yang menumpuk di TPA atau tidak terolah dengan baik.

Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi lonjakan produksi sampah, yang sebagian besar berasal dari aktivitas ekonomi seperti hotel, restoran, dan industri pengolahan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, Indonesia memproduksi sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan lebih dari separuhnya berasal dari wilayah perkotaan. Sayangnya, hanya sekitar 55 sampah yang berhasil dikelola secara optimal.

Ketersediaan air bersih pun menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan penduduk di perkotaan – baik melalui kelahiran maupun migrasi – terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa, dengan mayoritas bertempat tinggal di kota-kota besar. Lonjakan populasi ini menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur, serta permintaan air bersih yang kian tinggi.

Akibatnya, sumber daya air mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Hasil laporan UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 11 juta penduduk Indonesia masih kesulitan mengakses air bersih pada tahun 2023. Kondisi ini diperparah oleh limbah domestik dan industri yang mencemari sungai-sungai utama di perkotaan.

Kolaborasi dalam Menyelesaikan Masalah Perkotaan

Permasalahan perkotaan yang kompleks – seperti pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih – memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah daerah sekitar untuk menghadirkan perubahan nyata. Tanpa sinergi yang efektif, tantangan ini akan terus mengancam kualitas hidup masyarakat di perkotaan.

Pemerintah memiliki peran penting sebagai penggerak utama kebijakan. Sebagai pembuat regulasi dan penyedia infrastruktur, pemerintah perlu memastikan adanya pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi, serta sistem distribusi air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga perkotaan. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan pemangku kepentingan lain melalui forum atau program bersama, misalnya dengan mengadakan kampanye pendidikan lingkungan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat, sebagai bagian yang langsung terdampak, juga memainkan peran kunci. Partisipasi aktif warga dalam memilah sampah, menghemat air, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan sangat penting untuk keberhasilan program-program yang dirancang pemerintah. Rumah tangga dapat mengurangi beban lingkungan melalui praktik sederhana seperti menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu, organisasi masyarakat atau komunitas lokal dapat menjadi katalisator perubahan dengan menyebarkan informasi dan mengajak partisipasi aktif warga lainnya.

LSM dan pemerintah daerah sekitar juga dapat menjadi mitra strategis. LSM memiliki keunggulan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, membantu pelaksanaan program edukasi lingkungan, dan mengadvokasi kebijakan yang inklusif. Sementara itu, pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan perlu bekerja sama secara lintas wilayah untuk menangani isu bersama seperti pencemaran air dan pengelolaan limbah.

Di wilayah seperti Malang Raya – yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu – pendekatan kolaboratif ini menjadi sangat relevan mengingat keterkaitan erat dalam hal ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kolaborasi antar-daerah ini memastikan bahwa solusi yang diterapkan tidak hanya efektif di satu wilayah, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan.

Kolaborasi yang terjalin antara berbagai pihak merupakan solusi konkret yang diperlukan untuk permasalahan perkotaan dapat diwujudkan secara efektif. Sinergi ini akan menciptakan kota yang lebih layak huni, berkelanjutan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tantangan perkotaan yang kompleks memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Semoga.