Pengusaha Bocorkan Kementerian dan Badan Baru di Era Pemerintahan Prabowo

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian dari sebelumnya berjumlah 34 menjadi 44 pos Kementerian. Beberapa Kementerian hingga Badan - badan baru pun dibentuk untuk mengakomodir program unggulan Presiden terpilih tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan sebelum dengan Prabowo atau timnya, akan ada pos Kementerian yang akan dipecah menjadi badan atau kementerian sendiri.

Baca Juga : Rincian APBN 2025 di Tahun Pertama Prabowo, Pendapatan Negara Ditarget Rp3.005,1 Triliun

Shinta mengungkapkan, beberapa diantaranya seperti Kementerian Perumahan yang dipisah dari sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami kebetulan baru juga mengusulkan dan diterima, yaitu akan ada khusus Kementerian Perumahan, karena selama ini sektor perumahan masih seperti anak tiri, dimasukan ke PUPR," ujar Shinta di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, Shinta melanjutkan dari beberapa diskusi yang sudah dilakukan akan ada pemisahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga akan ada 2 Kementerian baru, yaitu Kementerian Hutan, dan Kementerian Lingkungan.

"Kelihatannya, ini kementerian lingkungan akan berdiri sendiri, usulan kami untuk memisahkan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Shinta.

Bahkan menurutnya, Prabowo juga akan membentuk Badan Khusus yang menangani carbon trading. "Karena peluang Indonesia terkait penyerapan karbon sangat besar, cuman belum bisa dijalankan," lanjutnya.

Selain itu, Shinta juga mendapatkan kabar terkait adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara, nantinya akan mengurusi pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai serta Direktorat Pajak dibawah Kementerian Keuangan.

"Ini ada kaitannya dengan kita semua, pemerintah dari dulu mau menaikan rasio pajak, tapi yang dilakukan berburu di kandang sendiri. Jadi ini akan memperluas pembayar pajaknya, itu yang disampaikan tim pemerintah yang akan datang," tambahnya.

Selain itu juga direncanakan Prabowo untuk mengevaluasi Kementerian BUMN yang akan menjadi Badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Hal ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi perusahaan BUMN sekaligus mengurangi keterlibatan birokrasi.

Baca Juga : Pengamat Blak-blakan Soal Nasib IKN di Tangan Prabowo: Tak Lagi Jadi Fokus Utama

"Jadi peran dari swasta dengan BUMN akan dievaluasi kembali, pemerintah yang akan datang juga berkomitmen untuk melibatkan peran swasta ke sektor sektor sektor tertentu di Indonesia," kata Shinta.

"Jadi jangan khawatir kalau sekarang infrastruktur, konstruksi, itu didominasi sama BUMN, karena nanti di masa pemerintahan yang akan datang pelaku usaha diberikan kesempatan juga, untuk masuk misalnya ke pariwisata, jasa, dan lainnya," tutupnya.