Putri Anwar Ibrahim Mundur sebagai Penasihat Senior Perdana Menteri Malaysia

KUALA LUMPUR, iNews.id - Putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, memutuskan mundur sebagai penasihat senior ekonomi perdana menteri (PM). Dia mundur setelah muncul desakan dari berbagai pihak karena penunjukannya berbau praktik nepotisme.

Dilaporkan The Straits Times, sebagai gantinya, Nurul akan memimpin tim penasihat menteri keuangan (menkeu). Seperti diketahui, Anwar Ibrahim merangkap jabatan, selain sebagai PM juga menkeu Malaysia.

Anwar dituduh melakukan praktik nepotisme karena menunjuk perempuan 42 tahun yang juga putri sulungnya itu pada 3 Januari lalu. Nurul kalah dalam perebutan kursi parlemen dalam pemilu pada November 2022.

Beberapa politisi dari kubu oposisi mengkritik keputusan Anwar itu. Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin dari koalisi Perikatan Nasional menyebut jabatan itu tak layak. Bahkan dia menyarankan Anwar juga mundur sebagai menkeu.

Namun Anwar membela putrinya. Dia memastikan Nurul tak mendapat gaji dari pemerintah. Soal latar belakang pendidikan Nurul di bidang teknik elektro yang tidak ada kaitan dengan keuangan, Anwar memberi penjelasan. Dia juga pernah menjabat menkeu Malaysia selama 8 tahun padahal latar belakang pendidikannya tak terkait.

Bahkan Anwar menyerang balik politisi Perikatan Nasional. Saat menguasai pemerintahan di bawah PM Muhyiddin, orang-orang yang menduduki jabatan menkeu tidak berlatar belakang yang sesuai.

Pemimpin (koalisi) Perikatan Nasional juga tidak memiliki gelar di bidang keuangan ketika di pemerintahan. Tapi kepada kami (Pakatan Harapan), mereka mengungkit-ungkit isu seperti itu. Jadi ketika mereka mengangkat isu-isu seperti itu, harus konsisten menteri kesehatan itu harus dokter, menteri pengairan sarjana teknik, tapi itu tidak terjadi, kata Anwar.

Pada 7 Februari lalu, Anwar membentuk tim panel penasihat khusus menkeu. Tugasnya memberi nasihat tentang hal-hal terkait subsidi, termasuk meninjau dan merestrukturisasi sistem yang ada.

Tim panel itu juga memberi nasihat mengenai perusahaan yang terkait dengan pemerintah serta utang negara dan tata kelola yang baik.

Anggota panel tersebut di antaranya mantan CEO perusahaan minyak Petronas Hassan Marican, direktur studi ekonomi Sunway University Yeah Kim Leng, dan profesor ekonomi dari Universitas Malaya Rajah Rasiah.