Mengungkap Bisnis Gelap Tambang Ilegal: Oknum Polisi Jadi Beking, Lingkungan Jadi Korban!

PADANG, iNewsPandeglang.id – Tambang ilegal merupakan masalah besar yang merusak lingkungan dan berdampak negatif pada ekonomi serta sosial. Selain menghancurkan alam, praktik ini juga didorong oleh keterlibatan oknum aparat, yang seharusnya menegakkan hukum, malah melindungi pelaku tambang ilegal. Hal ini menciptakan konflik kepentingan dan menghambat penegakan hukum.

Oknum aparat yang terlibat dalam tambang ilegal sering kali melakukan berbagai modus untuk melindungi para pelaku, seperti menerima suap atau bahkan memiliki kepentingan finansial dalam bisnis tambang ilegal tersebut. Keadaan ini memperburuk masalah dan membuat hukum menjadi tidak efektif, padahal seharusnya aparat kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.

Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah penembakan antara dua pejabat kepolisian di Polres Solok Selatan. Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, diduga menembak Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar, terkait penindakan tambang ilegal galian C di wilayah tersebut. 

Penembakan ini diduga karena AKP Dadang Iskandar tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh AKP Ryanto terhadap rekanannya yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal.

"Kasus ini bukan sekadar insiden polisi tembak polisi, melainkan juga terkait kejahatan lingkungan yang diduga berkaitan dengan tambang galian C," ujar Abdul Aziz, Eksekutif Daerah Walhi Sumbar.

Dia menambahkan bahwa kejahatan lingkungan, terutama yang melibatkan tambang ilegal, sangat sulit diberantas karena “pelaku kejahatan lingkungan lebih kuat dibanding negara.”

Abdul Aziz juga menekankan bahwa dalam beberapa kasus, aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah melindungi kejahatan tersebut. "Di lingkungan kantor penegak hukum, aparat bisa saling menghancurkan jika terlibat atau mendukung kejahatan tambang ilegal," lanjutnya.

Di wilayah Sumatera Barat, tambang ilegal mudah ditemukan, mulai dari tengah kampung hingga daerah hutan dan sungai. Praktik ini terus merusak alam dan mengancam keberlanjutan pertanian pangan. Namun, negara tampaknya tidak berdaya untuk menindak tegas bisnis ilegal yang melibatkan penguasa, pengusaha, serta oknum penegak hukum yang mendalangi kejahatan lingkungan ini.

“Negara seakan tidak berdaya mengatasinya. Belum ada pejabat Sumbar yang bernyali dan tegas mengatakan ini bisnis ilegal penguasa, pengusaha serta penegak hukum pelaku kejahatan lingkungan,” ungkap Abdul Aziz dengan tegas.

Dalam menghadapi masalah ini, aparat yang memiliki kewenangan dan pejabat terkait diharapkan berani bersikap tegas dan tidak takut menghadapi tekanan dari oknum-oknum yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika tidak, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal ini akan terus berlanjut, dan masyarakat akan menjadi korban dari ketidakberdayaan hukum.

Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam memberantas tambang ilegal dan melindungi lingkungan, agar masa depan alam dan masyarakat tidak terus terganggu oleh praktik bisnis gelap yang merusak ini.