Akhirnya, Pemerintah Berikan Insentif 3 Persen untuk Mobil Hybrid

Akhirnya, Pemerintah Berikan Insentif 3 Persen untuk Mobil Hybrid

Otomotif | serpong.inews.id | Selasa, 17 Desember 2024 - 10:20
share

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Mobil hybrid mendapatkan insentif berupa Pajak Penjualan Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah (PPNBM DTP) sebesar 3 persen.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers terkait Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian pada Senin (16/12/2024).

"Terkait dengan informasi terbaru, untuk kendaraan hybrid, pemerintah memberikan diskon atau PPNBM DTP sebesar 3 persen," ungkapnya.

Insentif Lebih Menarik

Menko Airlangga menambahkan bahwa kebijakan stimulus untuk pembelian kendaraan listrik, baik yang berstatus Completely Built Up (CBU) maupun Completely Knocked Down (CKD), akan terus dilanjutkan.

Langkah ini diambil untuk mendorong akselerasi transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, berusaha mewujudkan insentif bagi mobil hybrid sebagai langkah untuk mencegah merek yang telah lama berproduksi di Indonesia pindah ke negara lain yang menawarkan insentif lebih menarik.

 

Menperin Agus Gumiwang menegaskan bahwa insentif bagi mobil hybrid perlu diberikan untuk mempertahankan merek yang telah beroperasi di Indonesia. Terutama bagi produsen yang telah memproduksi kendaraan dengan teknologi elektrifikasi di tanah air.

"Kami berharap ada insentif, meskipun tidak sebesar seperti untuk mobil listrik. Kami perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid agar pabrikan yang sudah ada di Indonesia tidak berpindah tempat," ujarnya kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Saat ini, berbagai negara telah memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang beralih menuju era elektrifikasi, termasuk dalam pengembangan mobil hybrid. Menperin Agus Gumiwang menyatakan kekhawatirannya jika merek besar di Indonesia mendapatkan tawaran dari negara lain dan memindahkan pabrik mereka ke luar.

"Kami juga tidak ingin negara-negara lain di ASEAN menawarkan insentif yang lebih menarik untuk pengembangan mobil hybrid, sehingga pabrikan-pabrikan tersebut memilih untuk pindah ke negara lain," ujarnya. (*)

Topik Menarik