Angka Stunting Papua Meningkat Jadi yang Tertinggi Ketiga di RI
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti angka stunting di Provinsi Papua yang meningkat.
Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting Provinsi Papua mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 29,5% menjadi 34,6% di tahun 2022.
Saya meminta peta untuk setiap daerah yang kira-kira membutuhkan jalan dan juga akses lainnya seperti sanitasi air bersih sehingga nantinya mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR agar penyelesaian mengenai target penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik, kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Selasa (15/3/2023).
Papua sebagai wilayah tertinggi ketiga prevalensi angka stuntingnya di Indonesia. Muhadjir Effendy menyoroti kenaikan angka stunting di Papua ini saat melakukan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Ia berharap agar seluruh kabupaten dan kota memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting pada setiap desa di daerah tersebut. Dia menegaskan bahwa dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Mamberamo Jaya H Mansur mengatakan, peningkatan angka stunting di Papua disebabkan karena data yang diinput ternyata belum termasuk ke dalam seluruh cakupan desa.
Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengakses ke desa yang jaraknya cukup jauh, serta kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas.
Tidak semua puskesmas memiliki dokter, khususnya di daerah terpencil karena memang cukup susah dijangkau. Biasanya nanti kami meminta dari distrik atau kota maupun kabupaten untuk bisa mengisi kekosongan dokter di puskesmas tersebut, ujarnya.
Hal yang sama juga dirasakan oleh daerah lainnya, masih adanya permasalahan pada intervensi spesifik seperti kurangnya edukasi konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, rendahnya partisipasi keluarga dalam imunisasi anak, serta pemberian ASI dan makanan tambahan yang kurang optimal.
Sedangkan pada intervensi sensitif permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan edukasi terkait gizi, hingga akses infrastruktur sanitasi serta air bersih yang masih rendah.
(SLF)
