PDIP Klaim Punya Bukti Skandal Pejabat, Joman: Kenapa Ngga Ditunjukin dari Dulu?
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan mempertanyakan sikap PDIP yang mengaku memiliki dugaan bukti ‘skandal’ pejabat termasuk Presiden RI ke-7 Jokowi sejak dulu.
Hal itu ia sampaikan di Rakyat Bersuara: Bom Waktu Skandal Pejabat, Gertak atau Nyata di iNews, Selasa (7/1/2025). Ia pun menuturkan, jika benar PDIP memiliki bukti tersebut, seharusnya disampaikan sejak dulu.
“Kalau saya, pertanyaan saya kenapa ngga dari tahun lalu, atau dari dua tahun yang lalu dibuka itu,” kata Andi.
Kemudian, ia pun mempertanyakan kenapa bukti yang disebut-sebut tersebut harus disimpan di negara Rusia. Ia pun menegaskan, jika memang ada bukti tersebut, dia meminta untuk disampaikan.
“Kenapa barang bukti tersebut dibawa ke Rusia. Ada apa? Buat apa dibawa kesana. Kalau mau ya langsung aja buka-bukaan gitu, kalau misalnya Jokowi terlibat ya langsung aja kasih, tunjukin saja bukti-buktinya. Saya rasa ada juga lah petinggi-petinggi PDIP disana, mungkin di delete disitu. Ini asumsi saya,” jelas dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli membenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen penting kepada analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Dokumen itu berisi sejumlah bukti dugaan skandal korupsi hingga penyalahgunaan wewenang dari para pejabat negara.
Pernyataan itu dilontarkan Guntur, sekaligus merespons postingan Connie yang mengaku dirinya telah dititipkan sejumlah dokumen penting oleh Hasto.
"Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik yang dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipan ke Ibu Connie Bakrie ke Rusia," kata Guntur saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024).
Guntur mengungkapkan dokumen itu berisikan sejumlah bukti dugaan skandal korupsi hingga penyelahgunaan wewenang dari para pejabat negara.
"(Dokumen berisikan) skandal-skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemakaian alat-alat negara untuk tujuan politik: membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum," kata Guntur.
Bahkan, kata dia, dokumen itu berisikan dugaan penyalahgunaan elite lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa bangsa hingga berisikan bukti perpanjangan 3 periode.
"Penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil-alihan partai-partai politik dgn kasus-kasus hukum dan lain-lain," kata Guntur.
