Oknum PPNS Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Dilaporkan ke Komnas HAM

JAKARTA - Oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena dugaan pelanggaran HAM dalam penyidikan terkait tindak pidana dibidang kepabeanan.

Oknum PPNS Bea dan Cukai Soekarno-Hatta tersebut dilaporkan oleh Kuasa hukum Warga Negara Asing (WNA) asal India, Hanfi Fajri. Hanfi menjelaskan, oknum tersebut dilaporkan ke Komnas HAM karena tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa hingga terduga tersangka atau keluarganya.

"Dengan tidak memberikan SPDP oleh penyidik kepada JPU bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak komstitusional terlapor atau tersangka sebagaimana yang telah diputus dalam putusan MK," kata Hanfi kepada wartawan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Lebih lanjut, Hanfi juga mempertanyakan soal tidak adanya pendampingan dari penyidik Polri dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS Bea Cukai Soekarno-Hatta. Padahal, kata dia, dalam hukum acara pidana, PPNS memiliki kedudukan sebagai penyidik yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dirinya juga membantah kliennya melakukan penyelundupan satwa. Sebab, satwa yang diduga diselundupkan itu dibeli oleh kliennya di pasar hewan Jati Negara. Yang mana, hewan itu dibeli untuk dijadikan hadiah ulang tahun anak dari kliennya dan juga untuk dipelihara sendiri.

"Jadi kliennya saya itu ke Indonesia untuk membeli bahan-bahan tekstil, saat berkeliling di Pasar Jatinegara, dia melihat ada pedagang hewan, lalu dibelinya," kata Hanfi.

Dia pun mempertanyakan ketegasan pihak PPNS dan penegak hukum yang justru diam, atau abai dengan tidak mengejar atau menangkap penjual hewan atau satwa yang katanya dilindungi.

"Yang dibeli itu diduga Lutung Budeng, kemudian satu ekor diduga Burung Nuri Raja Ambon, dan satu ekor burung diduga Serindit Jawa," kata dia.

Hanfi berharap kliennya dapat dibebaskan karena tuduhan adanya perbuatan yang dilakukan kliennya tidak ada unsur pidananya. Dan selain itu, karena proses penyidikan tidak sah batal demi hukum.

"Kalau memang itu berkaitan dengan Kepabeanan seharusnya barang yang dianggap bermasalah itu yang disita, bukan justru orangnya. Karena itu bukan kewenangannya," pungkasnya.