Komisi II DPR RI Sebut Belum Ada Parpol yang Nyatakan Tidak Setuju Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut hingga kini belum ada satu partai politik pun yang menyatakan tidak setuju atas usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bahkan menurutnya politisi Partai Golkar pun banyak yang tidak setuju soal wacana ini.

"Intinya sampai hari ini belum ada partai politik yang tidak setuju. Ini baru wacana yang disampaikan oleh Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil dari partai Golkar," kata Aria Bima dalam program Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (24/12/2024).

"Tapi banyak teman-teman partai Golkar yang sampai hari ini juga tidak setuju dengan wacana pemilihan tidak langsung," sambungnya.

Dia menyebut kini pihaknya sedang mempersiapkan undang-Undang soal pemilu dengan metode omnibus law. Dirinya pun juga tak mempersalahkan adanya usulan pemilu tidak langsung oleh Prabowo.

"Sekarang ini, kebetulan saya di Komisi 2, yang nanti akan menyiapkan Omnibus law Pemilu, itu membuat paket hal-hal, maksud saya, saya juga tidak menutup, silakan Pak Presiden, mewacanakan tidak langsung," ucapnya.

Pada intinya kata Bima usulan ini tentu butuh kajian mendalam. Menurutnya perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung bukan hanya sekedar biaya pilkada yang saat ini dianggap sangat mahal.

"Apakah pemilihan kepala daerah langsung berkorelasi terhadap peningkatan kebijakan publik? Apakah pemilihan daerah langsung terkait dengan empowering daerah, partisipasi daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah?," ucapnya.

Variabel-variabel itu harus diukur oleh pemerintah, terkait apa korelasi pemilihan kepala daerah langsung dengan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.