30 Napi di Lapas IIA Karawang Terdiagnosis Scabies, Menteri HAM Kirim Tim Kesehatan
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM), Natalius Pigai telah mengirimkan tim ke Lapas Kelas IIA Karawang, usai kabar banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terjangkit scabies. Langkah ini diambil untuk memastikan hak atas kesehatan WBP terpenuhi.
"Kemarin dapat kabar tentang sejumlah WBP yang terjangkit Scabies di Lapas Kelas IIA Karawang. Karena itu, saya langsung terjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak Lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," kata Pigai dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Berdasarkan laporan dari tim yang melakukan pemantauan, Pigai menyebutkan bahwa dari total 1.164 penghuni, sebanyak 352 orang sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, 30 WBP di antaranya terdiagnosis mengalami infeksi scabies.
"Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.
Dia menuturkan, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies di kalangan WBP, antara lain meliputi screening medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua minggu sekali, pemberian sabun antiseptik dan salep, serta kerja sama dengan Puskesmas Adiarsa.
"Di tengah tantangan overkapasitas, Saya mengapresiasi Kalapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ujar Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk aspek hak asasi manusia.
"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," terangnya.
Dia mengaku, pihaknya akan terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan HAM bagi WBP.
"Sekali lagi ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," pungkasnya.
