Kebijakan Prabowo soal Puluhan Ribu Napi Akan Dapat Amnesti Diapresiasi

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mendukung kebijakan pemberian amnesti yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini mencakup pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana, termasuk narapidana politik yang terjerat kasus penghinaan terhadap kepala negara, dengan dasar pertimbangan kemanusiaan

Aminullah mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya menunjukkan sisi kemanusiaan, tetapi juga menjadi pijakan penting menuju rekonsiliasi nasional.

Menurutnya, rekonsiliasi akan menjadi pondasi untuk mendorong stabilitas politik dan fokus pemerintah dalam menjalankan program pembangunan strategis.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta mendukung penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan amnesti ini,”ujarnya Aminullah, Sabtu (14/12/2024).

“Ini adalah langkah penting yang dapat menyatukan elemen-elemen bangsa, sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan ekonomi, swasembada pangan, swasembada energi, dan program makan siang gratis untuk mencerdaskan anak-anak negeri,”lanjutnya.

Dia menjelaskan, salah satu dampak penting dari kebijakan amnesti adalah pengurangan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang saat ini menjadi permasalahan serius.

Dengan jumlah narapidana yang berkurang, beban anggaran negara untuk pemeliharaan tahanan juga dapat ditekan. Dana tersebut, lanjutnya, dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

“Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan telah menjadi isu yang menguras anggaran negara. Kebijakan ini, selain bernilai kemanusiaan, juga memberikan manfaat ekonomi dengan memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program produktif lainnya,” katanya.

Dia juga berharap DPR RI untuk mendukung penuh kebijakan ini. Sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam pemberian pertimbangan amnesti. Dan dapat memahami urgensi dan manfaat besar dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini.

“Kami berharap DPR dapat berdiri bersama pemerintah dalam merealisasikan kebijakan ini. Program ini tidak hanya penting untuk para narapidana, tetapi juga untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, damai, dan berkeadilan,” ujarnya.

Aminullah menegaskan bahwa kebijakan amnesti ini adalah wujud nyata dari semangat rekonsiliasi nasional yang dibutuhkan bangsa saat ini. Dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, ia optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat.

“Rekonsiliasi nasional adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyatukan kembali bangsa ini. Kami percaya, program ini adalah awal yang baik untuk memperbaiki hubungan antarelemen masyarakat, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan bangsa,” ujar Aminullah.

“Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, Aminullah yakin kebijakan amnesti ini akan menjadi momentum penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.