Mas Pram Blusukan ke Jakut, PDIP: Serahkan Pakta Integritas ke Warga Kampung Bayam

JAKARTA -  Anggota DPRD Jakarta, Brando Susanto mendampingi Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung atau Mas Pram blusukan ke Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan di dua titik yakni Kampung Susun Bayam Ancol dan Pemukiman padat kawasan Sunter Agung.

Brando menyebut cara kampanye Pramono Anung lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dengan mendengar langsung dari pintu ke pintu rumah warga Jakarta Utara.

"Ini salah satu cara belanja masalah ala Mas Pram dan Bang Doel dengan taglinenya 'Jakarta Menyala' yakni menyapa langsung," ujar Brando Jumat (27/9/2024).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP ) Jakarta Utara itu mengatakan, cara menyapa masyarakat secara langsung dinilai sangat efektif, sebab seluruh masalah bisa langsung diserap Pramono. Dengan demikian, solusinya pun dipaparkan dan rencana penyelesaiannya juga disampaikan.

Dalam kesempatan itu, Pramono berjanji akan menyelesaikan konflik yang selama ini dialami warga Kampung Bayam. Permasalahan itu akan selesai jikalau Pramono Anung - Rano Karno menang di pilkada 2024.

"Tadi di lokasi, sebagai bukti di hadapan masyarakat Kampung Bayam, Mas Pram juga menyerahkan pakta integritas yang telah ditandatangani bersama pasangan Calon Wakil Gubernurnya Rano Karno yang berisi janji untuk menyelesaikan permasalahan warga apabila terpilih nanti," tuturnya.

Selanjutnya, di titik kedua Kelurahan Sunter Agung, Calon Gubernur nomor urut 3 itu disambut antusias warga yang telah menunggunya. Kata Brando, di lokasi tersebut Pramono menerima keluh kesah, dan cerita seputar permasalahan yang dihadapi warga.

"Di Sunter Agung kami masuk keluar gang. Ternyata banyak juga problem yang didapatkan Mas Pram secara langsung. Problem KJP dan Kartu Lansia menjadi hal yang sering dikeluhkan dan sangat perlu diselesaikan," jelas Brando.

Brando juga turut memberikan masukan kepada Pramono Anung terkait persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan warga di Jakarta Utara.

Sementara itu, Pramono Anung, menilai penyebaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) masih belum maksimal. Sebab, masih ada lansia yang tidak mendapatkan KLJ.

Selain itu, kawasan padat penduduk itu juga mengalami persoalan terkait insentif perangkat RT/RW. Di satu sisi, pemilihan perangkat RT/RW di Jakarta kini memiliki sistem yang terlalu banyak.

"Untuk pemilihan RW pun sekarang dengan aturan baru, pergubnya ada, harus lulusan SLTA ataupun sarjana. Menurut saya, menjadi pemimpin pada tingkat bawah, ijazah bukan sesuatu yang menjadi kewajiban," kata Pramono.