Puncak Macet Parah Tiap Libur Panjang, Begini Solusi dari Pakar

JAKARTA - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyarankan solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat libur panjang. Menurutnya pemerintah harus memperbanyak layanan transportasi publik untuk mengalihkan kebiasaan wisatawan naik kendaraan pribadi ke Puncak.

Jalur Puncak memang sering macet tiap kali libur panjang seperti pada 14 hingga 16 September 2024 yang bertepatan dengan akhir pekan dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Bahkan pengendara terjebak kemacetan sampai 12 jam. 

Menurut Djoko Setijowarno, sistem ganjil-genap yang diterapkan di kawasan Puncak saat libur panjang bukan solusi tepat untuk mengatasi kemacetan. Ia menyarankan harus ada transportasi publik dan feeder untuk menuju kawasan wisata puncak.

"Ganjil genap sudah gak begitu menarik makanya itu harus ada angkutan umum ke arah sana," ujar Djoko kepada MNC Portal Indonesia, Senin (16/9/2024).

"Disepanjang itu harus ada public transport, penataan pedagang sudah bagus sekarang kebijakan public transport harus gencar disitu ada rute angkutan umum," imbuhnya.

Djoko menyebut kebijakan ganjil-genap kawasan Puncak belum maksimal. Menurutnya masyarakat memiliki dua mobil atau bahkan memiliki plat nomor ganda sehingga jajaran kepolisian tidak bisa menyetop.

"Gak bisa karena ganjil genap orang punya mobil dua, atau pelat nomornya dua polisi juga gak bisa nyetop. Ganjil genap belum berjalan maksimal, ganjil genap seperti di Jakarta gak ada rasanya," ucapnya.

Djoko mengatakan masalah kemacetan Puncak bisa menjadi isu menarik bagi calon kepala daerah di Kabupaten Bogor. Ia menantang agar bupati baru nanti dapat membangun transportasi umum sehingga masyarakat Jakarta dan sekitarnya berwisata ke Puncak tidak membawa kendaraan pribadi.

"Long weekend itu tidak kali ini saja, Puncak memang kawasan yang ramai wisata alternatif paling dekat dari Jakarta. Kemudian sekarang menjadi isu menarik Calon Bupati Bogor salah satunya membuat angkutan umum kesana, jadi ada angkutan utama ada angkutan feedernya disitu ada kawasan perumahan dan wisata harus ada transportasi untuk mengalihkan masyarakat menggunakan angkutan umum. Kita ke daerah wisata beda dengan di negara lainnya yang banyak menggunakan angkutan umum. Kalo kita bawa kendaraan pribadi sekarang wewenang Bupati baru berani gak punya program ekstrim itu," pungkasnya.