Tanggapan Kanang, Anggota Komisi VI DPR RI Tentang Niat Pemkab Ngawi Membidik CSR di Masa Efisiensi
NGAWI,iNewsNgawi.id - Beberapa waktu sebelumnya seperti yang diulas dalam pemberitaan iNewsNgawi.id edisi 10 Maret 2025, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memproyeksikan program corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan / BUMN, untuk menambal kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah di masa kebijakan efisiensi dari pusat.
Langkah tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPR RI dari Komisi 6, Budi Sulistyono ( Kanang ), jika Dana Alokasi Khusus ( DAK ) macet. Kanang menilai macetnya DAK bisa berdampak poses pembangunan yang menjadi prioritas dari kebutuhan masyarakat.
Kanang sendiri merupakan anggota DPR RI Komisi VI dengan lingkup tugas di bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN.
"Saya juga sudah memberikan pengertian kepada pemerintah pusat tentang DAK agar DAK dibuka kembali karena ini sangat memerlukan dan sudah dirancang. Ketika dijanjikan akan diberikan DAK tapi ternyata itu ditahan dulu kan ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah," Kata Kanang, Ngawi, ( 14/3).
"Pertama, kita memang mesti berkolaborasi yang utama dengan seluruh masyarakat yang langsung memerlukan itu akankah di bidang ekonomi, infrastruktur, keagamaan, dsb, memang harus kita hitung betul dan kita prioritaskan, termasuk kita kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini juga akan sedang akan kita bicarakan. Tapi intinya CSR adalah alternatif pemerintah daerah mencari sumber pembangunan untuk wilayahya, kita support, " lanjutnya.
Apakah Komisi VI DPR RI akan menekankan kepada BUMN untuk support?, menurut Kanang jeritan kepala daerah juga perlu didengar, keluhan masyarakat tidak semuanaya bisa langsung ke perwakilan rakyata ( DPR ) tapi justru kepada kepala daerah dengan segala keterbatasanya.
"Kita sebagai anggota DPR Komisi 6 yang membawahi BUMN sebagai mitra kita, masing masing punya wilayah kerja atau wilayah dapil, maka dari wilayah dapil inilah yang akan lebih dekat didengar, dan seluruh partai juga ada disitu. Harapan saya seluruh anggota Komisi VI juga mendengar suaranya pimpinan daerah," pungkas Kanang.
Sebelumnya, Pemkab Ngawi juga telah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan TJSP, dengan salah satu fokus utama menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas perbaikan sekolah dan pembangunan WC sehat.
"Jika sebelumnya CSR banyak difokuskan pada program rumah tidak layak huni (RTLH), tahun ini diarahkan untuk perbaikan sekolah dan pembangunan WC sehat," kata Ony, (10/3).
