Yusril Bertemu Sjafrie, Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

Yusril Bertemu Sjafrie, Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

Nasional | sindonews | Jum'at, 20 November 2026 - 22:20
share

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Yusril mengaku membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril dalam keterangannya.

Secara teknis, kata Yusril, pembahasan di DPR nantinya melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Baca Juga: Dasco Ungkap Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan. terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan Al, UU Pertahanan juga perlu diubah," ujarnya. la melanjutkan, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Ketika ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut juga membahas calon wakil presiden, Yusril membantahnya dengan nada bercanda. "Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," ucap Yusril.

Begitu pula ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu disinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril mengatakan tidak. Menhan paham masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum.

Topik Menarik