Usut Dugaan Makar, Polri Geledah Rumah di Bogor-Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan rumah-rumah tersebut digeledah terkait dugaan peran Brigjen TK dan Kombes IM dalam perkara tersebut.
"Penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug Tangerang," kata Susatyo saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (20/11/2026).
Susatyo menekankan, hingga saat ini proses penggeledahan masih terus berlangsung. Karena itu, ia belum bisa memaparkan lebih jauh terkait operasi penindakan tersebut.
"Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon," ujar Susatyo.
Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.
Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun; Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana enam tahun; serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana delapan tahun.










