Dari Shenzhen, Menagih Kedaulatan AI
Nurfajri Budi NugrohoKetua Umum Pemuda ICMI
DI panggung APEC Shenzhen, China, pada 19 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan kegelisahan mendasar bagi masa depan tatanan dunia: jangan sampai inovasi kecerdasan buatan (AI) justru menjelma menjadi tembok pemisah baru antara yang kaya dan yang miskin.
Di hadapan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, Presiden mendorong negara-negara berkembang untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah perkembangan AI. Bukan sekadar menjadi konsumen pasif dari teknologi yang dirancang di negara maju.
Presiden menuntut akses pengembangan yang setara, penguatan talenta, kolaborasi riset, hingga keterlibatan penuh dalam merumuskan tata kelola global. Seruan tersebut memberi pijakan moral sekaligus diplomatik yang kuat bagi Indonesia untuk mengokohkan kembali semangat politik luar negeri bebas-aktif di era algoritma.
Meruntuhkan tembok ketimpangan tak cukup hanya dengan berpidato di forum internasional. Ujian sebenarnya justru ada di dalam negeri, agar diplomasi kesetaraan itu bisa diterjemahkan menjadi kapabilitas nasional yang nyata.Meminjam Teori Kapabilitas Dinamis yang dikembangkan David Teece dkk (1997) dalam studi manajemen stratejik, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar; namun juga wajib peka membaca arah disrupsi (sensing), gesit menangkap peluang inovasi (seizing), dan berani merekonfigurasi talenta serta tata kelola agar tetap berdaulat (reconfiguring).
Bangsa ini harus mampu memetakan sektor mana saja yang rentan terdisrupsi AI, sekaligus melihat potensi AI untuk pemecahan masalah-masalah lokal, seperti di sektor agrikultur, kesehatan, mitigasi bencana alam, dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut menuntut kecepatan pemerintah dan swasta dalam menyalurkan investasi, membangun infrastruktur komputasi, serta melindungi data lokal. Berikutnya adalah keberanian menata ulang kurikulum pendidikan serta merombak birokrasi agar tidak terjebak pada cara dan kebiasaan yang tak lagi relevan.
Dengan demikian ke depan, mahasiswa mendapat ruang untuk mengembangkan studi dan penelitian, perguruan tinggi memiliki akses infrastruktur komputasi, industri nasional mendapatkan insentif untuk berinovasi, dan rakyat kecil mendapatkan perlindungan ketika algoritma ikut menentukan akses mereka terhadap informasi. Pada titik inilah diplomasi teknologi bertemu dengan kerja keras pembangunan.
Bayang-bayang Kolonialisme DataPercakapan mengenai AI tak bisa dilepaskan dari konteks pertarungan geopolitik global. Berbagai peristiwa telah nyata membuktikan hal itu.
Sikap Elon Musk pada 2022 yang menolak permintaan Ukraina untuk pemanfaatan Starlink dalam perang dengan Rusia, misalnya, menunjukkan kedaulatan sebuah negara bisa menjadi tidak berdaya oleh keputusan korporasi swasta. Kemudian, skandal yang melibatkan pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, menyingkap sisi lain yang tak kalah keras di balik pertarungan teknologi AI antara Amerika Serikat dan China.Rivalitas dua raksasa itu telah dan akan semakin menempatkan negara berkembang seperti Indonesia ke dalam risiko “kolonialisme data”. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet yang tinggi, Indonesia adalah tambang data raksasa. Tanpa kendali jelas, data perilaku warga, pola konsumsi, hingga kekayaan bahasa lokal kita akan terus disedot secara cuma-cuma untuk melatih model AI asing, dan ujungnya dijual kembali kepada kita sebagai layanan berbayar.
Karena itu kedaulatan AI tidak boleh dipersempit sekadar soal kepemilikan infrastruktur fisik atau tingginya angka adopsi. Sebaliknya kedaulatan AI memberi sebuah bangsa kuasa untuk memilih, memahami, mengembangkan, dan mengawasi teknologi sesuai kepentingan publiknya.
Sebuah negara bisa saja memiliki jutaan pengguna AI, tetapi tetap lumpuh ketika harus melindungi warganya dari bias sistem yang merugikan. Kita juga bisa kebanjiran investasi pusat data, sementara di sisi lain kesulitan menyewa daya komputasi untuk melatih model lokal. Kondisi inilah yang akan membangun tembok pemisah tersebut: segelintir negara dan korporasi raksasa memonopoli kendali, sementara mayoritas negara berkembang hanya menjadi pasar dan penyedia data mentah.
Kekhawatiran yang diungkapkan Presiden Prabowo di Shenzhen sejalan dengan peringatan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Technology and Innovation Report 2025. Laporan tersebut menegaskan bahwa AI berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk meresponsnya.
Tanpa pengawasan yang tepat dan akses yang adil, berisiko memperdalam kesenjangan global. Terlebih apabila negara berkembang gagal memperkuat infrastruktur, keterampilan, dan tata kelolanya. Tanpa kebijakan publik yang berpihak dan terukur, kemajuan teknologi hanya akan memperkokoh ketimpangan baru, baik antarnegara maupun di dalam negeri sendiri.Momentum Shenzhen sejatinya telah membuka pintu masuk konkret. Kabar baik lainnya, sehari sebelum pidato APEC, Indonesia dan China menyepakati komitmen kerja sama bernilai puluhan miliar dolar di berbagai sektor strategis, termasuk agenda pembangunan laboratorium riset bersama dan pengembangan talenta.
Namun tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan menyentuh pelbagai prasyarat mendasar kedaulatan AI nasional. Antara lain (1) Demokratisasi infrastruktur komputasi, agar bisa menjangkau kampus-kampus dan perusahaan rintisan di luar Jawa; (2) Keberpihakan pada sektor riil dan menjawab persoalan mendasar rakyat; (3) Menjamin perlindungan tenaga kerja sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia yang masif; dan (4) Memastikan transparansi penggunaan data dan perlindungan data pribadi.
Menagih BuktiKini bola berada di tangan pemerintah untuk membuktikannya melalui peta jalan yang transparan, pembagian tanggung jawab lintas kementerian yang tegas, serta pelaporan berkala kepada publik. Sebagaimana juga terucap dalam pidato Presiden Prabowo, prinsip keterbukaan dan keadilan menjadi tolok ukur paling tepat untuk mengevaluasi seluruh kerja sama teknologi Indonesia ke depan: keterbukaan ekonomi harus memperluas ruang bagi negara berkembang untuk belajar, mencipta, dan berdaulat atas arah teknologinya sendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi teknologi Indonesia tidak diukur dari riuh tepuk tangan di forum internasional, melainkan dari seberapa efektif kita meruntuhkan tembok ketimpangan di dalam negeri. Ketika anak-anak muda dari berbagai penjuru negeri mampu mencipta, peneliti memiliki ruang berkarya yang merdeka, dan manfaat AI dirasakan secara merata tanpa memandang batas ekonomi, di situlah kedaulatan AI mulai menemukan wujudnya.









