BMKG: Perubahan Iklim Masih Jadi Ancaman Nyata Bumi Sejak 1850

BMKG: Perubahan Iklim Masih Jadi Ancaman Nyata Bumi Sejak 1850

Nasional | okezone | Jum'at, 20 November 2026 - 09:00
share

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan perubahan iklim yang berlangsung sejak era praindustri 1850 menjadi salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Dampaknya tidak hanya memicu kenaikan suhu bumi, tetapi juga mengubah pola cuaca hingga meningkatkan risiko bencana ekstrem.

“Ancaman nyata bagi bumi kita yang terjadi sejak era praindustri tahun 1850 dan masih terjadi sampai hari ini adalah perubahan iklim (climate change). Kalau tadi perang dunia dan pandemi ada selesainya, perubahan iklim sejak 1850 sampai hari ini masih terus terjadi. Inilah ancaman nyata bagi bumi kita saat ini yang masih terus berlangsung,” ungkap Plh. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, A. Fachri Radjab, dikutip dari keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan Global Risks Report dari World Economic Forum, risiko lingkungan mendominasi daftar ancaman global jangka panjang. Tiga risiko teratas meliputi kejadian cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem (biodiversity loss and ecosystem collapse), serta perubahan kritis pada sistem bumi.

Fachri menekankan perubahan iklim perlu dipahami berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan. Data kenaikan suhu global sejak 1850 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang semakin nyata, terutama sejak awal 2000-an. Laporan State of the Global Climate yang diterbitkan World Meteorological Organization (WMO) juga mencatat 2024 menjadi tahun terpanas dalam catatan pengamatan, dengan kenaikan suhu global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri. Sementara itu, kenaikan suhu pada 2025 tercatat sekitar 1,43 derajat Celsius.

Dampak perubahan iklim juga terlihat dari meningkatnya kejadian cuaca ekstrem. BMKG mencatat kecenderungan bertambahnya hari dengan curah hujan ekstrem saat musim hujan, sementara pada musim kemarau periode Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut dapat berlangsung semakin panjang.

 

Perubahan pola hujan tersebut dapat memengaruhi ketersediaan air tanah, sektor pertanian, permukiman, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño juga dapat meningkatkan potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan kesehatan akibat asap di wilayah rawan.

Dampak perubahan iklim lainnya terlihat pada penyusutan es abadi di Puncak Jaya, Papua. Berdasarkan hasil ekspedisi dan pengukuran BMKG, luas es abadi tersebut terus berkurang dan diperkirakan hanya tersisa sekitar 0,2 kilometer persegi. Menurut Fachri, upaya menghadapi perubahan iklim perlu dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Apa yang bisa kita lakukan? Tentu adaptasi dan mitigasi. Ini adalah tugas semua orang. Memang porsi terbesar ada di pemerintah, tapi kita semua punya peran. Mulai dari diri sendiri, seperti hemat air dan listrik. Dalam skala yang lebih luas, misalnya di desa, saat musim hujan mulai memanen air hujan untuk persiapan musim kemarau,” jelasnya.

Selain ancaman hidrometeorologi, Indonesia juga memiliki potensi bencana geologi yang tinggi karena berada di pertemuan sejumlah lempeng tektonik dan memiliki banyak sesar aktif. Pada 2025, BMKG mencatat sebanyak 43.439 kejadian gempa bumi di seluruh Indonesia, terdiri atas 153 gempa bermagnitudo lebih dari 5, 25 gempa merusak, dan dua gempa yang berpotensi tsunami. Sekitar 46 persen garis pantai Indonesia juga tergolong rawan tsunami.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG secara rutin menyelenggarakan Sekolah Lapang Gempa Bumi di Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Palu pada 2015, kemudian pada 2019, 2022 di Donggala, dan terakhir pada September 2026 di Kabupaten Sigi. BMKG juga menyelenggarakan sekolah lapang lainnya, seperti Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.

Meski demikian, Fachri menyampaikan kapasitas BMKG dalam menjangkau seluruh masyarakat masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya menjadi penting untuk memperluas edukasi kebencanaan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam pengurangan risiko bencana, risiko terbentuk dari tiga unsur, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan keterpaparan (exposure). Dalam hal ini, BMKG berperan melalui pemantauan potensi bahaya dan penyediaan informasi peringatan dini agar masyarakat serta pemangku kepentingan dapat mengambil langkah antisipasi.

Peran tersebut sejalan dengan inisiatif global Early Warnings for All yang diumumkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres pada 2022. Inisiatif ini menargetkan seluruh masyarakat di dunia dapat memperoleh akses terhadap informasi peringatan dini pada 2027.

Di Indonesia, BMKG berperan terutama dalam pilar pemantauan, analisis, dan prakiraan potensi bahaya, serta berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyebarluasan informasi peringatan dini. Informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan aplikasi Info BMKG.

Fachri juga memaparkan sejumlah contoh pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) untuk mendukung adaptasi perubahan iklim. Pada Maret 2026, BMKG menyampaikan informasi potensi musim kemarau yang lebih panjang akibat El Niño. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh unit pelaksana teknis (UPT) BMKG bersama pemerintah daerah dan dinas terkait.

“Lalu apa peran BMKG? Proses bisnis kami dimulai dari observasi, dalam hal ini pengamatan cuaca, iklim, gempa bumi. Data dianalisis, dibuat prediksi, lalu menjadi produk informasi yang didiseminasikan dan menjadi layanan. Harapannya, informasi tidak hanya sampai, tapi dipahami, digunakan, dan memberi manfaat,” pungkasnya.
 

Topik Menarik