Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan Presiden, Polri Libatkan Kompolnas

Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan Presiden, Polri Libatkan Kompolnas

Berita Utama | okezone | Kamis, 19 November 2026 - 10:51
share

JAKARTA - Bareskrim Polri menggelar perkara terkait dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tertutup tersebut, polisi turut melibatkan sejumlah pihak internal maupun eksternal.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, gelar perkara tersebut dihadiri penyidik, Wasidik, Propam, Itwasum, Kompolnas, hingga ahli terkait.

"Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Susatyo kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

 

Susatyo menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

 

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Terbaru, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Topik Menarik