Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Hari Ini
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus, dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara akan dilakukan bersama tim internal dan sejumlah ahli.
"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Susatyo.
Menurut dia, pelibatan ahli diperlukan untuk mengkaji konstruksi perkara dugaan makar tersebut. Hasil pembahasan dalam gelar perkara nantinya akan disampaikan kepada publik.
"Kita nanti akan lihat konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam informasi yang disampaikan sebelumnya, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan terkait perkara tersebut, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
4 Tim Liga Italia 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Giornata 7, Kota Milan dan Roma Berjaya!
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.










