Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Yusril: Gelar Perkara Besok di Kejagung
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan gelar perkara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada Kamis (19/11/2026).
Yusril mengatakan, gelar perkara tersebut akan mengungkap lebih jauh dugaan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik dengan tindak pidana makar. Menurut dia, penyidik telah menemukan indikasi yang menghubungkan kedua perkara tersebut.
"Dan sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya," kata Yusril di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2026).
4 Orang Meninggal saat Padamkan Kawasan Bromo, DPR: Harus Ada Evaluasi Prosedur Keselamatan
Yusril menyebut gelar perkara tersebut rencananya dilaksanakan pada Kamis. Namun, dia belum dapat memastikan apakah proses tersebut akan berlangsung secara terbuka atau tertutup.
"Besok insyaallah," ujar Yusril.
Dia juga mengatakan, gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Hingga Selasa, koordinasi masih dilakukan untuk menentukan lokasi dan mekanisme pelaksanaannya.
"Saya belum tahu apakah besok akan dilakukan tertutup ataupun terbuka. Tapi kelihatannya memang ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri tapi mungkin di Kejaksaan Agung. Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini," tuturnya.
Yusril menjelaskan, gelar perkara tersebut tidak hanya melibatkan penyidik. Para ahli dan pengacara juga akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan serta pendapat agar proses penanganan perkara berlangsung transparan.
"Dan saya kira dengan gelar perkara ini akan semakin jelas keterkaitan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, dan semakin jelas juga antara satu tindak pidana yang satu dengan yang lain, terutama tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan tindak pidana makar," ujarnya.
"Dalam gelar perkara besok juga tidak hanya penyidik yang mengemukakan segala sesuatunya, juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi," sambung Yusril.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut disebut menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Plt Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.










