Cegah Kekerasan terhadap Santri, Pemerintah Susun Desain Kompetensi Kepengasuhan Pesantren

JAKARTA – Pemerintah menyusun desain penguatan kompetensi kepengasuhan pesantren. Pasalnya, penguatan perlindungan santri perlu diterjemahkan ke dalam praktik keseharian pesantren.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Kemenag, Mastuki mengatakan, perlindungan santri tidak boleh berhenti pada keberadaan tata tertib, dokumen kebijakan, atau larangan melakukan kekerasan.

Lembaga Pendidikan di Pesantren membutuhkan sistem pengasuhan yang benar-benar bekerja, mulai dari kapasitas pengasuh, mekanisme pelaporan, akses pertolongan, hingga evaluasi terhadap praktik kepengasuhan. 

“Regulasi harus menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan tanpa berdampak langsung terhadap kehidupan santri," kata Mastuki, dikutip, Minggu (15/11/2026).

Menurut Mastuki, landasan kebijakan mengenai perlindungan santri sebenarnya telah berkembang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan terhadap peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tradisi serta kekhasannya. 

Di sisi lain, sejumlah regulasi memberikan arah bagi penguatan perlindungan anak dan pengasuhan ramah anak, seperti ; PMA Nomor 73 Tahun 2022, KMA Nomor 91 Tahun 2025, Kepdirjen Pendis Nomor 1262 Tahun 2024, dan Kepdirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. 

Mastuki menjelaskan, bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti peningkatan kemampuan orang-orang yang berada paling dekat dengan kehidupan santri.

Pengasuh dan pendamping perlu memiliki keterampilan komunikasi, menerapkan disiplin positif, mengenali tanda-tanda risiko, melakukan penanganan awal, serta memahami mekanisme rujukan ketika santri membutuhkan bantuan. 

“Desain pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman tentang prinsip pengasuhan, tetapi juga membekali para pengasuh dengan kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan pesantren," ujar Mastuki. 

Dia menegaskan, penyusunan desain tersebut harus berangkat dari kenyataan di lapangan. Pesantren memiliki keragaman pola pengasuhan, karakter kelembagaan, lingkungan, dan tantangan yang tidak selalu sama. Karena itu, pendekatan penguatan kompetensi perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pesantren. 

"Saya mengajak para ketua dan kepala pusat kajian kepesantrenan di semua PTKIN untuk terlibat dalam pemetaan, penelitian, dan survei mengenai pola kepengasuhan pesantren," kata Mastuki. 

Mastuki juga menjelaskan bahwa koaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang praktik pengasuhan, kompetensi pengasuh dan pendamping, kondisi lingkungan pesantren, persoalan yang dihadapi santri, serta berbagai praktik baik yang selama ini telah berkembang.

"Penguatan kompetensi kepengasuhan merupakan investasi penting bagi masa depan pesantren. Para pengasuh tidak hanya bertanggung jawab menjaga keteraturan kehidupan santri, tetapi juga mendampingi proses pertumbuhan santri sebagai individu yang berilmu, beradab, mandiri, dan mampu hidup bersama. Perlindungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari mutu pendidikan pesantren," tandasnya.

Pengasuh dan pimpinan Peacesantren Welas Asih, Garut, Irfan Amalee membagikan pengalamannya bahwa penerapan Kurikulum Berbasis Cinta dan pola kepengasuhan berbasis cinta atau compassionate parenting bisa menjadi inspirasi bagi pesantren untuk mengembangkan pola pengasuhan yang lebih menghargai kebutuhan dan perkembangan santri.

“Ini bisa membantu proses perancangan dan penguatan kapasitas pesantren. Dengan harapan pesantren semakin kuat sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya membentuk santri berilmu dan beradab, tetapi juga memberikan pengalaman hidup yang aman, bermartabat, dan penuh penghargaan," pungkasnya.