Kasus WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, DPR Minta Aliran Dana Perekrut Ditelusuri
Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath menyoroti kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tengah diusut oleh Bareskrim Polri. Dia secara khusus menyinggung kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia.
Dikatakan Rano, dalam kasus perekrutan ke Rusia, ada warga yang menerima tawaran untuk bekerja di bidang logistik atau sebagai tenaga medis. Mereka mengambil keputusan untuk berangkat atas dasar janji pekerjaan itu.
“Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” kata Rano, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga: Bareskrim Polri Gagalkan Keberangkatan 3 WNI yang Dijebak Jadi Tentara Rusia
Menurut Rano, keterangan mengenai imbalan per orang memberi penyidik petunjuk penting untuk menelusuri hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang membayar jasanya. Ia mendukung langkah Bareskrim untuk mencocokkan bukti transaksi dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, dan keterangan para korban.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” ujarnya.
“Saya mendukung Bareskrim untuk menelusuri aliran dananya sampai jelas siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan, dan bagaimana peran masing-masing dapat dibuktikan,” tuturnya.
Legislator Fraksi PKB itu juga menanggapi pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Dimana, keluarga meminta bantuan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan mengupayakan kepulangan kerabat mereka. Salah satu keluarga juga menyampaikan dugaan adanya permintaan uang agar korban dapat pulang.
Rano mendorong Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memverifikasi keberadaan serta kondisi setiap WNI. Ia juga meminta agar keterangan yang telah disampaikan keluarga kepada Kementerian HAM dapat ditindaklanjuti bersama penyidik.Sementara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menelusuri pihak yang memfasilitasi keberangkatan. Bagi korban dan keluarga yang menghadapi ancaman, ia mendorong pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menilai kebutuhan pelindungan mereka.
Ia menambahkan, informasi yang diperoleh dari penanganan perkara ini juga dapat membantu mencegah perekrutan berikutnya.
“Kalau penyidik sudah mengenali akun, perantara, atau perusahaan yang namanya dicatut, informasi yang telah terverifikasi itu perlu segera diteruskan kepada instansi terkait. Warga yang besok menerima tawaran serupa harus punya tempat untuk mengecek kebenarannya sebelum menyerahkan paspor atau membeli tiket. Di situlah hasil pengusutan perkara ini bisa langsung melindungi calon korban berikutnya,” pungkasnya.
