Optimalkan SiLPA Rp163,9 M, Perindo Barito Timur Dorong Infrastruktur dan Layanan Dasar

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2025 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebesar Rp163,93 miliar menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah didorong mengarahkan dana tersebut pada kebutuhan mendasar, mulai dari infrastruktur desa, akses pendidikan hingga pemerataan layanan kesehatan.

Pembangunan jalan dan jembatan desa menjadi salah satu prioritas yang disoroti. Selain itu, anggaran diharapkan mampu memperluas akses beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memperkuat layanan Puskesmas dan ketersediaan dokter spesialis di RSUD Tamiang Layang.

"SiLPA 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur desa, pendidikan dan pelayanan kesehatan," kata Rayanto saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Perindo DPRD Barito Timur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Jumat (13/11/2026).

Fraksi Partai Perindo mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Timur 2025 yang mencapai Rp79,81 miliar atau 100,83 persen dari target Rp79,16 miliar. Capaian tersebut dinilai sebagai perkembangan positif dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas daerah untuk membiayai pembangunan.Baca Juga: Soroti Ranperda dan RAPBD 2027, Fraksi Perindo Nagakeo Minta Anggaran Lebih Menyentuh Masyarakat

Namun, peningkatan pendapatan perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang cermat. Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah daerah menjaga proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan."Proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa perlu dijaga agar alokasi anggaran tetap memberikan ruang bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tutur Rayanto.

Transparansi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. Fraksi Partai Perindo menilai setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan.

Rayanto menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh belanja daerah. Hal tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah berlangsung secara transparan dan tepat sasaran.

"Penggunaan BTT harus transparan. Setiap belanja daerah juga harus dapat dipertanggungjawabkan agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Fraksi Partai Perindo berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menetapkan prioritas pembangunan berikutnya. Pengelolaan APBD yang efektif, efisien dan tepat sasaran diharapkan mampu menerjemahkan kapasitas fiskal daerah menjadi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.